PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DAN FIDUSIA (STUDI KASUS DI FIF PASURUAN)

Abstract

Abstract

In practice fiduciary agreements are often done by not observing the principle of balance between the parties, and in the content of the agreement often does not provide legal protection for debtors. Therefore, this research was lifted with the problem of how to apply the principle of balance in financing and fiduciary agreements in FIF Pasuruan? And how is legal protection for debtor in the agreement of the Pembaiyaan and fiduciary in FIF Pasuruan?. This research uses the type of empirical legal research by using primary data and secondary data. From the research conducted, the result that in the implementation of financing and fiduciary agreements in FIF Pasuruan does not apply the principle of balance, therefore the agreement does not provide legal protection for debtors. Legal protection for debtors is only required from the law and the Court of Judgment.

Keywoards: Legal protection, fiduciary, fundamental balance.

                                                           Abstrak                                

Dalam praktiknya perjanjian fidusia seringkali dilakukan dengan tidak memperhatikan asas keseimbangan antara para pihak, dan dalam isi perjanjian seringkali tidak memberikan perlindungan hukum bagi debitur. Maka dari itu diangkat penelitian ini dengan rumusan masalah bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian pembiayaan dan fidusia di FIF Pasuruan? Dan bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pembaiyaan dan fidusia di FIF Pasuruan?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan maka didapatkan hasil bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dan fidusia di FIF Pasuruan tidak menerapkan asas keseimbangan, oleh karena itu perjanjian tersebut tidak memberikan perlindungan hukum bagi debitur. Maka perlindungan hukum bagi debitur hanya diperolah dari Undang-Undang dan Putusan Pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Fidusia, Asas Keseimbangan.