Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia

fakhri mauludi

Abstract


1. bagaimana kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

2.bagaimana kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif hukum ketatanegaraan?


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project