Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Limbah Plastik Sekali Pakai Yang Disebabkan Oleh Coffee Shop Di Kota Malang
Abstract
ABSTRAK
Penggunaan plastik dalam kehidupan manusia semakin lama semakin meningkat. Peningkatan pemanfaatan plastik terjadi karena plastik mempunyai sifat ringan, praktis, dan harganya terjangkau. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak negatif dari sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah plastik sekali pakai yang disebabkan oleh coffee shop di Kota Malang, dan peran pemerintah daerah, masyarakat dan pengusaha coffee shop di Kota Malang untuk menanggulangi sampah tersebut. Penelitian ini menggunakan hukum Yuridis Empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dengan pendekatan penelitian Statute Approach dan Socio-legal Approach. Dampak negatif dari sampah yang begitu banyak di Kota Malang, pengelolaan sampah di Kota Malang  dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, mereka hanya melakukan pengambilan dari TPS yang tersebar diseluruh Kota Malang yang jumlah nya sekitar 700, dan dikirim ke TPA untuk di pilah oleh team penadah yang ada di TPA, dan kurang nya peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi terhadap penanganan dan membuang sampah pada tempatnya.
Kata Kunci: Plastik, sampah, lingkungan hidup, pengelolaan, dampak negatif.
Â
ABSTRACT
The use of plastic in human life is increasing. Increased use of plastic occurs because plastic has lightweight, practical, and affordable prices. This study aims to examine the negative impact of disposable plastic waste, the management of disposable plastic waste caused by coffee shops in Malang City, and the role of local governments, communities, and coffee shop entrepreneurs in Malang to deal with such waste. This research uses Empirical Juridical law, which is a type of sociological legal research and the Statute Approach and Socio-legal Approach research approach. The negative impact of so much rubbish in Malang, the management of rubbish in Malang from the Malang City Environment Agency, they only take from TPS scattered throughout the city of Malang, which number is about 700, and sent to the landfill to be sorted by the collecting team in the TPA, and the lack of government role in providing socialization on handling and disposing of trash in its place.
Keywords: Plastic, waste, environment, management, negative impacts.
Full Text:
PDFReferences
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
Peraturan Daerah Kota Malang No 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah
Sholihin, N (2019, 18, Desember), Sampah di Kota Malang Terus Bertambah, TIMES Indonesia, Diakses pada 20 Mei 2020. Website: https://www.timesindonesia.co.id/read/news/243679/sampah-di-kota-malang-terus-bertambah
Rosita, Candrakirana, (2015), Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta, e-Journal Vol4 No. 3.
Abdul Rokhim (2013), Kewenangan Pemerintahan dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State), Jurnal Dinamika Hukum, FH Unisma Malang, Vol. XIX No. 36, h.136
Abdul Rasyid Thalib (2006) Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI, h.209 dikutip dari Rudasi Kantaprawira
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project






