Peran Kepala Daerah Dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Melunasi Penghasilan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2015

Sofiah Afifah

Abstract


ABSTRACT

Land and Building Tax (L&B Tax) needs to get serious attention from Local Government in handling it, so it will be able to give a large contribution for the Original Local Government Revenue. The following issues is: What is the role of Local Government to increase community participation in paying Land and Building Tax, What are the obstacles faced by the Original Local Government Revenue in the implementation of collection of the Land and Building Tax in order to increase Local Revenue in Batu City. What are the efforts by the Original Local Government Revenue to overcome the obstacles in the implementation of collection of the Tax and Land Building Tax in Batu City. This study uses an empirical juridicial method thet sees haw the law works in the community, with a sociological juridical approach. The role of the Local Government is still very minimal, so it only observes every detail of the relevant agencies. The constraints experienced by the Batu City Original Local Government Revenue are tax collection that is not optimal. Efforts are made in the form of socialization, data collection, and collaboration with the authorities.

Keywords: Local Government, Land and Building Tax, Original Local Government Revenue.

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah dalam hal penanganannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah. Rumusan masalah yaitu: Bagaimana peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pastisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Batu, Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batu. Menggunakan penelitian yuridis empiris untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Peran Pemerintah Daerah masih minim sekali, sehingga hanya mengamati setiap detail dari instansi terkait. Kendala yang dialami oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu ialah pendapatan dan pemungutan pajak yang tidak optimal. Upaya yang dilakukan berupa sosialisasi, pendataan, serta kerjasama dengan pihak yang berwenang.

Kata Kunci: Kepala Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Penghasilan Asli Daerah.


Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Halim, 2004, Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat.

Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim. 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok, Prenadamedia.

Umar Said Sugiarto. 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Panji Santosa, 2008, Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Government, Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Kota Batu

Jurnal

Kaimudin, Arfan, 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 2, No. 1.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project