PENYELESAIAN GANTI RUGI KARENA FORCE MEJEURE DALAM KASUS JASA PENGANGKUTAN

Abstract

Hasil daripada penelitian ini adalah PT. JNE tetap melakukan ganti rugi atas kerugian yang terbukti bukan kesalahan internal karyawan PT. JNE. Adapun dasar ganti ruginya yakni berdasar pada sanksi wanprestasi, yang mengacu kepada KUH Perdata. Baik dalam interpretasi subjektif maupun interpretasi dalam keadaan memaksa, upaya hukum dalam kejadian force majeure tidak bisa diterapkan. Hal demikian dikarenakan ketentuan mengenai force majeure dalam perjanjian pengangkutan telah dirumuskan dengan jelas, yakni dalam air waybill (AWB) atau form perjanjian antara pengguna jasa dengan PT. JNE. Interpretasi force majeure yang dimaksud adalah mengenai kebencanaan alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan bencana alam lainnya. Berkaitan dengan penyelesaian ganti rugi atas peristiwa wanprestasi, diutamakan secara non-litigasi yakni mengacu kepada aturan yang dicantumkan dalam WAB ataupun website PT. JNE.

Kata Kunci; Dana Desa, Pembangunan, dan Anggaran

 

The results of this study are PT. JNE still compensates for losses that are proven not to be internal faults of PT. JNE. While the basis for compensation is based on default sanctions, which are submitted to the Civil Code. In both subjective interpretations and interpretations in conditions of approval, legal remedies in force majeure events cannot be applied. Accordingly, applicable force majeure in the transportation agreement has been clearly formulated, in air waybill (AWB) or form of agreement between service users and PT. JNE. Force majeure interpretations that discuss the opposite of nature, such as floods, landslides, earthquakes, and other natural disasters. In connection with compensation agreements for events of default, prioritized with non-litigation, make regulations stated in the WAB or the website of PT. JNE.

Keywords; Village Funds, Development and Budget