PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA MENJADI 8 (DELAPAN) TAHUN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DENGAN ASAS PEMBATASAN KEKUASAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Abstract

ABSTRACT

This study examines the compatibility of the extension of the term of office of village heads (Kepala Desa) from six to eight years under Law Number 3 of 2024 on the Second Amendment to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, viewed through the principle of limitation of power enshrined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Village heads occupy a strategic position in local governance, and any extension of their tenure carries direct consequences for power circulation, electoral accountability, and local democratic participation. This research employs a normative legal method using the statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed prescriptively through grammatical, systematic, and historical interpretation of the 1945 Constitution, Law Number 3 of 2024, and related Constitutional Court decisions. The findings show that although the eight-year term with a maximum of two periods formally continues to reflect the principle of limitation of power, the extension substantively narrows the frequency of leadership rotation and enlarges the risk of power concentration at the village level. The determination of the term of office of village heads remains part of the open legal policy of the legislature, as affirmed in Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XXI/2023, yet such policy must remain within constitutional boundaries and be balanced by effective mechanisms of supervision, transparency, and community participation. The study concludes that the extension cannot be declared directly contrary to the 1945 Constitution, but its conformity with the principle of limitation of power remains relative and contingent upon the strength of accompanying accountability mechanisms.

Keywords: Village Head, Term of Office, Limitation of Power, Law Number 3 of 2024, Constitutionalism.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kesesuaian perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari enam tahun menjadi delapan tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditinjau dari prinsip pembatasan kekuasaan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala Desa memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga perpanjangan masa jabatannya membawa konsekuensi langsung terhadap sirkulasi kekuasaan, akuntabilitas elektoral, dan partisipasi demokrasi masyarakat desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan historis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa jabatan delapan tahun dengan batas paling banyak dua periode secara formal masih mencerminkan prinsip pembatasan kekuasaan, tetapi secara substantif memperpanjang waktu penguasaan jabatan dan mengurangi frekuensi sirkulasi kepemimpinan di tingkat desa. Penentuan masa jabatan Kepala Desa tetap merupakan bagian dari open legal policy pembentuk undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023, namun kebijakan tersebut harus tetap berada dalam batas-batas konstitusional serta diimbangi dengan mekanisme pengawasan, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perpanjangan tersebut tidak dapat dinyatakan secara langsung bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, tetapi kesesuaiannya dengan prinsip pembatasan kekuasaan bersifat relatif dan bergantung pada kuatnya mekanisme akuntabilitas yang menyertainya.

Kata Kunci: Kepala Desa, Masa Jabatan, Pembatasan Kekuasaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Konstitusionalisme.