KEPASTIAN HUKUM KONSEP CONTEMPORARY COMMUNITY STANDARD DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Abstract
The development of information technology has transformed the patterns of production, distribution, and consumption of pornographic content. The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP) updates the regulation of pornography offenses through Article 172 and Article 407. A key innovation is the adoption of the contemporary community standards concept in the Elucidation of Article 407, which serves as a benchmark for pornography based on prevailing societal moral standards at a specific time and place. Although intended to keep the law adaptive to dynamic social values, this concept raises legal certainty issues due to the absence of measurable normative parameters. This normative legal research aims to analyze the regulatory construction of pornography offenses in the National Criminal Code and evaluate the legal certainty of the contemporary community standards concept. Utilizing a statute, conceptual, and case approach (Miller v. California), the findings indicate that Article 407 of the Criminal Code offers a more comprehensive formulation of offenses, responsive to cybercrimes (such as revenge porn), while providing exceptions for art, culture, sports, health, and science. However, adopting contemporary community standards without objective criteria risks causing vague norms, interpretive disparities across regions in a pluralistic Indonesia, and subjective law enforcement discretion that conflicts with the lex certa principle and the principle of legality. Therefore, uniform interpretive guidelines are needed through Supreme Court jurisprudence, technical enforcement guidelines, or implementing regulations to guarantee legal certainty without compromising the adaptive nature of criminal law.
Keywords: Pornography Offenses, Contemporary Community Standards, Legal Certainty, Article 407 Criminal Code, Lex Certa Principle.
ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi materi bermuatan pornografi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperbarui pengaturan tindak pidana pornografi melalui Pasal 172 dan Pasal 407. Salah satu pembaruan krusial adalah adopsi konsep contemporary community standards dalam Penjelasan Pasal 407 sebagai penentu batasan pornografi berdasarkan standar kesusilaan masyarakat pada waktu dan tempat tertentu. Meskipun intended untuk menjaga hukum tetap adaptif terhadap dinamika nilai sosial, penggunaan konsep ini memicu persoalan kepastian hukum karena tidak disertai parameter normatif yang terukur. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pengaturan tindak pidana pornografi dalam KUHP Nasional serta menguji kepastian hukum penggunaan konsep contemporary community standards. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (Miller v. California), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 407 KUHP memberikan perumusan delik yang lebih komprehensif, responsif terhadap kejahatan siber (seperti revenge porn), serta menyediakan pengecualian untuk kepentingan seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Namun, adopsi contemporary community standards tanpa kriteria objektif berpotensi memicu kekaburan norma (vague norm), disparitas penafsiran antarwilayah di Indonesia yang pluralistik, serta subjektivitas aparat penegak hukum yang bertentangan dengan asas lex certa dan asas legalitas. Oleh karena itu, diperlukan pedoman interpretasi yang lebih seragam melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, pedoman teknis penegakan hukum, atau peraturan pelaksana guna mewujudkan kepastian hukum tanpa mengabaikan sifat hukum yang adaptif.
Kata kunci: Tindak Pidana Pornografi, Contemporary Community Standards, Kepastian Hukum, Pasal 407 KUHP, Asas Lex Certa
Full Text:
PDFReferences
E. DAFTAR PUSTAKA
Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana
Buku
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 15 ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 33.
Philipus M. Hadjon, Argumentasi Hukum, 1 Ed (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)
Jurnal
Arie Sulistyoko, 2Bahran, 3Rusna Yulida. “PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN MORAL,” 2023, 109–33.
Anis Mashdurohatun, Alden Juniedy Simanjuntak, Ehwan Zamrudi, Andi Kusuma, dan Ahmed Rabiie, “Reconstruction of Pornography Criminal Regulations Based on Pancasila Justice Values,” Jurnal Pembaharuan Hukum 11, no. 3 (2024).
Andrew Koppelman, “Does Obscenity Cause Moral Harm?” Constitutional Commentary 19, no. 2 (2002): 391–423.
Amalia Ramadhanti, Prilia Diva Nazwatin, Putri Chintya Dewi, dan Yeremia Zebua, “Tinjauan Yuridis Penyebaran Konten Deepfake Pornografi di Indonesia: Perspektif Hukum Cyber-Crime,” J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah 5, no. 2 (2026), https://doi.org/10.56799/jceki.v5i2.15329.
Ahmad Hidayat dan Anang Dony Irawan, “Law Enforcement for Crime of Pornography Widespread on Social Media Based on Lex Specialis Derogat Legi Generalis,” ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial 1, no. 2 (2023).
Adi Darmawansyah, “Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial di Indonesia,” Jurnal Fakta Hukum 1, no. 2 (2022): 61–74, https://doi.org/10.58819/jfh.v1i2.62
Aloysius Agus Hansdyanto Wijaya dan Anak Agung Ngurah Wirasila, “Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Fitur Live Streaming sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi,” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 11, no. 3 (2023), https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i03.p14
Arya Handika Susilo, “Implementasi Kriminalisasi pada Perbuatan Menyebarluaskan Pornografi melalui Media Sosial Berdasar Asas Kepastian Hukum,” DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum 13, no. 1 (2023), https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.154
Armadani, Zalzabila, and Purnama Sari. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIDANA PORNOGRAFI BALAS DENDAM ( REVENGE PORN )” 8 (2022): 1–13.
Bernadetha Aurelia Oktavira. “Sebar Video Dan Gambar Pornografi Ke Internet, Ini Sanksinya.” Hukum Online, 2AD. https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebar-video-dan-gambar-pornografi-ke-internet--ini-sanksinya-lt540b73ac32706/.
Budi Haritjahjono dan Sodikin, “Implementation of the Lex Certa Principle towards the Ambiguity of Digital Law’s in Indonesia,” Amnesti: Jurnal Hukum 7, no. 1 (2025): 1–20, https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.5873
Dodo Preacher Simorangkir, Wiwik Sri Widiarty, dan Andrew Betlehn, “Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” Jurnal Hukum to-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat 10 (Special Issue) (2024): 136–147.
Darmawansyah, “Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial di Indonesia,” Jurnal Fakta Hukum 1, no. 2 (2023): 81–97, https://doi.org/10.58819/jfh.v1i2.62
FAJAR PANGESTU. “EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DALAM MENANGANI PRODUKSI DAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI INTERNET ( STUDI KASUS POLRES BIMA KOTA ).” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM, 2024.
Gustav Radbruch, “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht),” Oxford Journal of Legal Studies 26, no. 1 (2006): 1–11.
Halilah, Siti, Program Studi, Hukum Tata, Negara Sekolah, Tinggi Agama, and Kuala Tungkal. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” 4 (1945): 1–46.
Hwian Christianto, “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil sebagai Upaya Harmonisasi Ketentuan Hukum Pidana Pornografi melalui Internet,” Indonesian Journal of Criminal Law Studies 5, no. 2 (2020): 147–166, https://doi.org/10.15294/ijcls.v5i2.35885
I Wayan Putu Satya Aryana dan Made Eka Ari Citra, “The Pornography Formulation in Legislation; Between Gender Bias and Legal Misleading Tendencies,” Jurnal Bina Mulia Hukum 9, no. 1 (2024): 45–60, https://doi.org/10.24198/jbmh.v9i1.1277
Jefryanta dan Amad Sudiro, “Pemidanaan terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Digital melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana Kontemporer,” Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan 9, no. 4 (2025), https://doi.org/10.25139/lex.v9i4.11330
Mahendra, Robbil Iqsal. “Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi” 2, no. 2 (2021): 126–34. https://doi.org/10.18196/ijclc.
M. Solehuddin, “Implementasi Kriminalisasi pada Perbuatan Menyebarluaskan Pornografi Melalui Media Sosial Berdasar Asas Kepastian Hukum,” DEKRIT 2, no. 1 (2022): 45–61.
Mochamad Effendi, “Harmonization of Criminal Offenses Against Morality and the ITE Law after the New Criminal Code,” Ratio Legis Journal 5, no. 2 (2026).
Maula Silmi Nadhira dan Amelia Muthia Nazwa, “Tindak Pidana Tertentu Erotika (Pornografi),” Media Hukum Indonesia (MHI) 3, no. 4 (2025).
Muhammad Faturrachman SY., “Deepfake Pornografi: Studi Konstitusi dan Penegakannya di Indonesia,” Legislatif 8, no. 2 (2025), https://doi.org/10.20956/jl.v8i2.44186
Syawal Amirul Syah, Muhammad Fachri Said, Muhammad Fauzi Ramadhan, dan Kaswalia, “Reformulasi Kriminalisasi Deepfake Pornografi Berbasis Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pembaruan Hukum Pidana Siber Indonesia,” SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya 21, no. 3 (2026).
Sernitta Meisella Berutu, Lonna Yohanes Lengkong, dan Ika Darmika, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial,” Jurnal Hukum to-ra 9 (Special Issue, 2023): 313–324.
Sushanty, Vera Rimbawani. “PORNOGRAFI DUNIA MAYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI ELEKTRONIK” 1 (2019).
Zulkifli Rahmat, “Localism Principle in the Formulation of Indonesian Regulations on Pornography,” Komunikator 12, no. 2 (2020): 171–184, https://doi.org/10.18196/jkm.122045
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project