STUDI KOMPARATIF KELEMBAGAAN BADAN GIZI NASIONAL INDONESIA DENGAN ( SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL/SISAN) BRASIL

Adib Lazwar Irchami

Abstract


ABSTRACT
Indonesia's National Nutrition Agency (Badan Gizi Nasional/BGN) was established through Presidential Regulation No. 83 of 2024 to run the Free Nutritious Meal (MBG) program through a centralized executive model, which has since produced overlapping authority, regulatory disharmony, and alleged corruption among its former leadership. This normative legal research uses statutory, conceptual, and comparative approaches to examine how BGN's institutional design compares with Brazil's Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), what legal conflicts have emerged in BGN's program, and what institutional concept best suits Indonesia. The comparison shows BGN is administratively swift but structurally fragile in legitimacy and oversight, while SISAN, anchored in an organic law and a constitutional amendment, offers layered accountability and participation, albeit more slowly. Rather than replicating SISAN wholesale, this study proposes selective functional adaptation: elevating BGN's legal basis to statutory level, institutionalizing civil society participation, and strengthening layered oversight, while retaining the centralized execution suited to Indonesia's archipelagic geography.
Key words: National Nutrition Agency; SISAN; institutional design; legal legitimacy; accountability
ABSTRAK
Badan Gizi Nasional (BGN) dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui model eksekutif tersentralisasi, yang kemudian menimbulkan tumpang tindih kewenangan, disharmoni regulasi, dan dugaan korupsi di kalangan mantan pimpinannya. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk mengkaji perbandingan kelembagaan BGN dengan Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) Brasil, konflik hukum yang muncul dalam program BGN, serta konsep kelembagaan yang sesuai bagi Indonesia. Perbandingan menunjukkan BGN cepat secara administratif namun rapuh dari sisi legitimasi dan pengawasan, sedangkan SISAN yang berpijak pada undang-undang organik dan amandemen konstitusi menawarkan akuntabilitas dan partisipasi berlapis meski lebih lambat. Alih-alih mereplikasi SISAN secara utuh, penelitian ini merekomendasikan adaptasi fungsional selektif: penguatan dasar hukum BGN ke tingkat undang-undang, pelembagaan partisipasi masyarakat sipil, dan penguatan pengawasan berlapis, dengan tetap mempertahankan struktur eksekutif tersentralisasi yang sesuai karakter geografis kepulauan Indonesia.
Kata kunci : Badan Gizi Nasional; SISAN; desain kelembagaan; legitimasi hukum; akuntabilitas


Full Text:

PDF

References


Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa. "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights." Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1966.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Emenda Constitucional Nº 64, de 4 de Fevereiro de 2010.

Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) Nomor 11.346 Tahun 2006.

Buku

Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Diterjemahkan oleh Anders Wedberg. Cambridge: Harvard University Press, 1945.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. 13 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Sedarmayanti. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Jurnal

Bovens, Mark. "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework." European Law Journal 13, no. 4 (2007): 447-468.

Fazilla, Mutia, dkk. "Tumpang Tindih Kewenangan antar Kementerian: Tantangan Koordinasi dalam Kabinet yang Ekspansif." Jurnal Intelek Insan Cendikia 2, no. 12 (2025): 18667-18675.

Hakim, Bawon Nul, dan Wahida Yuliana. "Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis." EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 24, no. 2 (2025): 267-283.

Iskandar, Gilang, dan Edi Pranoto. "Independensi Pengawas Internal dan Eksternal Birokrasi Publik serta Implikasinya terhadap Good Governance." Jurnal Serambi Hukum 19, no. 1 (2026): 393-406.

Purwadi, Hari, Adi Sulistiyono, dan Adriana Grahani Firdausy. "Konsekuensi Transplantasi Hukum terhadap Pancasila sebagai Norma Dasar dan Hukum Lokal." Yustisia 4, no. 1 (2015): 73-88.

Internet dan Dokumen Lembaga

CNN Indonesia. "Fakta-Fakta Kasus Korupsi MBG Eks Kepala BGN Dadan Cs." 4 Juni 2026. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260604061723-12-1365128/fakta-fakta-kasus-korupsi-mbg-eks-kepala-bgn-dadan-cs.

detikNews. "Hal-hal yang Bikin Dadan Hindayana Dkk Jadi Tersangka." 4 Juni 2026. https://news.detik.com/berita/d-8517020/hal-hal-yang-bikin-dadan-hindayana-dkk-jadi-tersangka.

Global Alliance Against Hunger and Poverty. "Brazil: National Food and Nutrition Security System (Sisan)." t.t. https://globalallianceagainsthungerandpoverty.org/country-example/brazil-national-food-and-nutrition-security-system-sisan/.

Kabar24 Bisnis.com. "Kronologi Lengkap Kasus Dadan Cs Eks Kepala BGN Jadi Tersangka Korupsi MBG." 5 Juni 2026. https://kabar24.bisnis.com/read/20260605/15/1978416/kronologi-lengkap-kasus-dadan-cs-eks-kepala-bgn-jadi-tersangka-korupsi-mbg.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia. "Kemenko Pangan Kawal Regulasi Badan Gizi Nasional." 2026. https://jdih.kemenkopangan.go.id/regulasi-badan-gizi-nasional-mbg-2026.

Kolom Hukum. "Mencari Titik Keseimbangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026." pa-buntok.go.id, 28 April 2026. https://pa-buntok.go.id/publikasi/arsip-artikel/1149-mencari-titik-keseimbangan-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-28-puu-xxiv-2026-i-28-04-2026.

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. "Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional." Wiki SAGICAD. t.t. https://wiki-sagi.mds.gov.br/home/DS/SISAN.

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO). "Program Zero Hunger: Pengalaman Brasil." FAO, 2012. https://www.fao.org/4/i3279id/i3279id.pdf.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Inilah Perpres 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional." 19 Agustus 2024. https://setkab.go.id/inilah-perpres-83-tahun-2024-tentang-badan-gizi-nasional/.

Suara.com. "Berapa Korupsi Dadan Hindayana? Eks Kepala BGN yang Jadi Tersangka Suap MBG." 4 Juni 2026. https://www.suara.com/lifestyle/2026/06/04/113249/berapa-korupsi-dadan-hindayana-eks-kepala-bgn-yang-jadi-tersangka-suap-mbg.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project