TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN DEBT COLLECTOR DALAM PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM PIDANA

Abstract

Abstract

This study examines motor vehicle repossession procedures and legal protection for debtors subjected to forced repossession by debt collectors. It uses normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The primary legal materials include the Indonesian Civil Code, Criminal Code, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, Constitutional Court Decisions Number 18/PUU-XVII/2019 and Number 2/PUU-XIX/2021, and finance company regulations. The findings show that vehicle repossession requires an actual default, registered fiduciary security, a fiduciary certificate, prior notice, and a lawful enforcement procedure. Direct repossession is permitted only when the debtor acknowledges the default and voluntarily surrenders the vehicle. If the debtor disputes the default or refuses surrender, the creditor must pursue court enforcement. Forced repossession involving threats, intimidation, coercion, or violence may constitute an unlawful act and result in criminal liability. Legal protection must balance the creditor’s right to repayment with the debtor’s right against arbitrary enforcement.

Keywords: debt collector, fiduciary security, vehicle repossession, legal protection, civil law, criminal law.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis prosedur penarikan kendaraan bermotor dan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami penarikan paksa oleh debt collector. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum utama meliputi KUHPerdata, KUHP, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, serta regulasi perusahaan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan kendaraan harus didasarkan pada wanprestasi, jaminan fidusia yang terdaftar, Sertifikat Jaminan Fidusia, pemberitahuan, dan prosedur eksekusi yang sah. Penarikan langsung hanya dapat dilakukan apabila debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan kendaraan secara sukarela. Jika debitur menolak, kreditur wajib menempuh eksekusi melalui pengadilan. Penarikan paksa yang disertai ancaman, intimidasi, pemaksaan, atau kekerasan dapat menjadi perbuatan melawan hukum dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Perlindungan hukum harus menyeimbangkan hak kreditur dan hak debitur dari eksekusi sewenang-wenang.

Kata Kunci: debt collector, jaminan fidusia, penarikan kendaraan, perlindungan hukum, hukum perdata, hukum pidana.