JUDICIAL PARDON MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DENGAN WETBOEK VAN STRAFRECHT BELANDA

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code introduced the concept of judicial pardon, granting judges the authority to refrain from imposing criminal punishment despite a defendant being found guilty by considering justice and humanitarian values. This concept represents a significant reform in Indonesia's criminal justice system, which has traditionally emphasized retributive punishment. This study aims to compare the regulation of judicial pardon under Indonesia's Criminal Code and the Dutch Wetboek van Strafrecht, as well as to examine the best practices of its implementation in the Netherlands that may be adopted in Indonesia. This research employs a normative legal research method using statutory, comparative, and conceptual approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through library research involving legislation, legal doctrines, and relevant academic literature. The findings indicate that both Indonesia and the Netherlands recognize judicial pardon as a form of judicial discretion to achieve substantive justice. However, Indonesia regulates the concept through more structured normative parameters under Article 54 paragraph (2) of the Criminal Code, whereas the Netherlands provides broader judicial discretion through judicial precedents. The study further concludes that Indonesia should adopt several best practices from the Dutch system, including the development of sentencing guidelines, strengthening jurisprudential consistency, harmonizing substantive and procedural criminal law, and integrating restorative justice principles into the implementation of judicial pardon to establish a more humane, proportional, and legally certain criminal justice system.

Keywords: judicial pardon; Indonesian Criminal Code; Wetboek van Strafrecht; criminal law; comparative law.

ABSTRAK

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan judicial pardon sebagai bentuk individualisasi pemidanaan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Konsep tersebut merupakan pembaruan penting dalam sistem pemidanaan Indonesia yang selama ini lebih berorientasi pada pemidanaan yang bersifat retributif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan judicial pardon antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Wetboek van Strafrecht Belanda, serta mengkaji praktik terbaik penerapannya di Belanda yang dapat diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Belanda sama-sama mengakui konsep judicial pardon sebagai bentuk diskresi hakim dalam mewujudkan pemidanaan yang berkeadilan, namun Indonesia mengaturnya secara lebih terstruktur melalui parameter normatif dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP, sedangkan Belanda memberikan ruang diskresi yang lebih luas melalui perkembangan yurisprudensi. Praktik terbaik dari Belanda yang dapat diterapkan di Indonesia meliputi penyusunan pedoman pemidanaan, penguatan konsistensi yurisprudensi, harmonisasi hukum materiil dan hukum acara pidana, serta pengintegrasian pendekatan keadilan restoratif dalam penerapan judicial pardon guna mewujudkan sistem pemidanaan yang humanis, proporsional, dan menjamin kepastian hukum.

Kata kunci: judicial pardon; KUHP Nasional; Wetboek van Strafrecht; hukum pidana; perbandingan hukum.