PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BATU

Abstract

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang kepada pemerintah daerah merupakan kewajiban hukum untuk menjamin pengelolaan kawasan perumahan secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, masih terdapat pengembang perumahan di Kota Batu yang belum melaksanakan kewajiban tersebut, bahkan sebagian tidak diketahui keberadaan dan kedudukannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu dalam penyelesaian permasalahan penyerahan PSU serta mengkaji status hukum PSU ketika pengembang tidak diketahui keberadaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dilakukan melalui mekanisme administratif berupa permohonan bantuan hukum, penerbitan Surat Kuasa Khusus, serta kegiatan konsultasi, fasilitasi, dan mediasi. Selain itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu tidak dapat mengambil alih PSU secara langsung dari warga apabila pengembang tidak diketahui keberadaannya, melainkan harus mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan daerah. Peran Jaksa Pengacara Negara memberikan kepastian hukum dan mendukung percepatan penyerahan PSU kepada pemerintah daerah. Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Pendampingan Hukum, Prasarana Sarana dan Utilitas, Penyerahan PSU, Kepastian Hukum.