PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 KUHP

Abstract

ABSTRACT

In criminal acts of corruption involving corporations,such acts constitute actions or conduct that violate the law,thereby causing losses to the states and hindering national development and public welfare In carrying out their business violate the law ,therefore clear regulations are needed regarding corporate liability in corruption crimes. Before the enactment of law number 1 of 2023 regulations concerning corporations were still scattered across various laws and regulations, including the anticorruption law regulated under law number 31 of 1999 in conjunction with law number 20 of 2001, corporations have been recognized as legal subjects. This research aims to analyze and determine the extent of regulations concerning corporations in corruption crimes as well as corporate criminal liability under law number 1 of 2023. The method used in this research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal sources used consist of primary, secondary, and research materials.The results of the study indicate that Law Number 1 of 2023 explicitly includes corporations as legal subjects that may be held criminally liable. Articles 45 to 50 of the law regulate in detail corporations, criminal liability, legal sanctions imposed on corporations, and parties authorized to legally represent corporations. These regulations are expected to strengthen law enforcement in Indonesia.

Keywords: Corporation, 2023 Criminal Code, Criminal liability

ABSTRAK

Dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi adalah suatu bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum sehingga dapat merugikan negara dan menghambat pembangunan untuk mensejahterakan rakyat.Dalam menjalankan usahanya atau prakteknya korporasi banyak melanggar hukum sehingga diperlukan peraturan yang tegas mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pengaturan korporasi masih tersebar dalam berbagai macam perundang undangan termasuk Undang Undang TIPIKOR . Undang Undang tentang pemberantasan Korupsi diatur dalam UU NO 31 Tahun 1999 JO UU No 20 Tahun 2001 .Pada KUHP No 1 Tahun 2023 Korporasi sudah dipandang sebagai subjek hukum. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui sejauh mana pengaturan korporasi dalam tindak pidana korupsi serta pertanggungjawaban korporasi menurut Undang Undang No 1 Tahun 2023 KUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan berdasarkan Undang Undang dan  konseptual. Sumber hukum yang digunakan adalah hukum primer ,hukum sekunder dan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang Undang No 1 Tahun 2023 secara tegas memasukkan korporasi sebagai  subjek hukum  yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pasal 45 sampai 50 UU No 1 Tahun 2023 membahas secara rinci  tentang korporasi dan pertanggungjawaban pidana serta  sanksi hukum yang dikenakan pada korporasi serta siapa saja yang dapat mewakili korporasi secara hukum.Pengaturan tersebut diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum di Indonesia.

Kata kunci : Korporasi, KUHP 2023, Pertanggungjawaban pidana