URGENSI PENGATURAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERLATAR BELAKANG SARJANA HUKUM DEMI TERWUJUDNYA FUNGSI LEGISLASI YANG IDEAL

Abstract

ABSTRACTBaleg is a special fixture of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) for drafting laws, but unfortunately, there is no regulation requiring Baleg members to have a background in law. This study raises the first research question: What are the duties of members of the Legislative Body of the House of Representatives of the Republic of Indonesia based on statutory regulations? Second, what is the urgency of setting a minimum education requirement of a law degree for members of the Legislative Body of the House of Representatives of the Republic of Indonesia to realize an ideal legislative function?. This research is a normative legal study using a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were collected through literature study and document study methods, using primary and secondary legal materials. The researcher collected and analyzed legal materials by reading, reviewing, and interpreting, using statutory and conceptual approaches. Conclusions were drawn deductively to produce legal prescriptions. The results of the initial research regarding the duties of members of the Legislative Body of the House ofRepresentatives of the Republic of Indonesia based on the legislation are as stated in Article 105 of the UUMD3 in conjunction with Article 66 of the House of Representatives Regulation No. 1 of 2020 concerning the rules of procedure of the House of Representatives, where the Legislative Body (Baleg), as a member body of the House of Representatives that has legislative functions as mandated in Article 20 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, plays a role not only as a coordinator of national legislative planning but also as a guardian of the quality and consistency of law in the process of forming legislation, in order to produce legislative products that are of high quality, just, and in accordance with the principles of a state of law. The second urgency of establishing a minimum educational requirement of a Bachelor of Law for members of the Legislative Body of the House of Representatives of the Republic of Indonesia to realize an ideal legislative function is that the presence of Baleg members with a legal education background plays an important role as quality supervisors from the early stages of drafting bills. This ensures that legislative products are not merely the result of political compromise but remain in line with the principles of a state based on law, which guarantees justice, certainty, and the protection of civil rights. Laws drafted with juridical, sociological, and philosophical considerations will be more responsive to societal needs, formally valid, and effective in their implementation.Keywords: MD3 Law, House of Representatives of the Republic of Indonesia, Legislative Body, Legal Education Background.ABSTRAKBaleg adalah alat kelengkapan DPR RI khusus untuk membentuk undangundang, namun sangat disayangkan tidak ada kewajiban aturan pada anggota Baleg yang berlatar belakang sarjana hukum. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yang pertama, Apa tugas anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peraturan Perundang-undangan? Kedua, Apa Urgensi penetapan syarat pendidikan minimal Sarjana Hukum bagi anggota Badan Legislasi Dewan Pwewakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mewujudkan fungsi legislasi yang ideal?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi pustaka dan studi dokumen, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum melalui membaca, menelaah, dan menafsirkan, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan diperoleh secara deduktif untuk menghasilkan preskripsi hukum. Hasil penelitian pertama tugas anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peraturan Perundang-undangan adalah sebagai mana tercantum dalam pasal 105 UUMD3 jo Pasal 66 Peraturan DPR RI No 1 tahun 2020 tentanng tatatertib DPR yang mana baleg sebagai alat kelengkapan DPR RI yang memiliki fungsi legislasi DPR sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Baleg berperan tidak hanya sebagai koordinator perencanaan legislasi nasional, tetapi juga sebagai penjaga kualitas dan konsistensi hukum dalam proses pembentukan undang-undang, guna mewujudkan produk legislasi yang berkualitas, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Kedua Urgensi penetapan syarat pendidikan minimal Sarjana Hukum bagi anggota Badan Legislasi Dewan Pwewakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mewujudkan fungsi legislasi yang ideal adalah bahwa keberadaan anggota Baleg yang memiliki latar belakang pendidikan hukum berperan penting sebagai pengawas mutu sejak tahap awal penyusunan RUU, yangmana hal ini memastikan produk legislasi tidak semata-mata menjadi hasil kompromi politik, tetapi tetap sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hak sipil. Undang-undang yang disusun dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sah secara formal, serta efektif dalam penerapannya.Kata Kunci: UU MD3, DPR RI, Badan Legislasi, Latar belakang sarjana hukum.