PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI TANAH ULAYAT DI KABUPATEN BIMA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3057K/Pdt/2016)

Abstract

ABSTRACT

The results of this research showed that the communal ulayat’s land release letter would have legal standing if it had been signed by Ondoafi, head of the village, and the District Head where the land was located. The communal rights land release letter was evidence of the transfer of ownership of land from the customary law community of indigeneous people in Yoka Village to the person who had bought, and also is evidence of recognition from the customary law community over the ownership of the land of the person who has bought it. Legal protection based on the decision of the Supreme Court No. 3057 / Pdt / 2016 there is no protection to be given to the losing party in the court because according to the court that the party committed an illegal act by buying the disputed land from the party who owned the land earlier.

Keywords: legal protection, land rights, communal rights, Bima

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat pelepasan adat akan mempunyai kekuatan hukum bila telah ditanda tangani oleh Ondoafi, Kepala Kampung, dan Kepala Distrik di mana lokasi tanah tersebut berada. Surat pelepasan adat merupakan bukti untuk beralihnya kepemilikan tanah dari masyarakat hukum adat kepada orang yang telah membeli, dan juga merupakan bukti pengakuan dari masyarakat hukum adat atas kepemilikan tanah orang yang telah membeli. Perlindungan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.3057/Pdt/2016 tidak terdapat perlindungan untuk diberikan kepada pihak yang kalah dalam pengadilan karena menurut pengadilan bahwa pihak tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dengan membeli tanah yang menjadi sengketa dari pihak yang memiliki tanah tersebut lebih awal.

Kata Kunci: perlindungan hukum, hak milik, tanah ulayat, Bima