PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

ABSTRACT

This study examines the granting of amnesty to perpetrators of corruption from the perspective of Indonesian law. Although amnesty is a constitutional authority of the President as stipulated in Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution, its application to corruption cases has generated controversy because corruption is categorized as an extraordinary crime. Using a normative juridical method, this research finds that the President’s authority to grant amnesty has a clear legal basis; however, there is no specific regulation concerning amnesty for corruption, which creates potential for politicization and conflicts with the principles of corruption eradication. The study concludes that granting amnesty to corruptors is inconsistent with the spirit of anti-corruption efforts, thus requiring strict limitations within statutory regulations. 

Keywords: Amnesty; Corruption; Presidential Authority 

ABSTRAK

Tanah Penelitian ini mengkaji pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Indonesia. Meskipun amnesti merupakan kewenangan konstitusional Presiden berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, penerapannya pada kasus korupsi menimbulkan polemik karena korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime. Dengan metode yuridis normatif, penelitian menemukan bahwa kewenangan amnesti memiliki dasar hukum jelas, namun belum ada pengaturan khusus terkait korupsi sehingga berpotensi menimbulkan politisasi dan bertentangan dengan prinsip pemberantasan korupsi. Penelitian menyimpulkan bahwa amnesti bagi koruptor tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi, sehingga diperlukan pembatasan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Amnesti; Tindak Pidana Korupsi; Kewenangan Presiden