ANALISIS HUKUM PENERTIBAN TANAH HAK GUNA USAHA YANG TERLANTAR OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Studi Putusan Nomor 182/G/2017/PTUN.JKT)
Abstract
This study analyzes Decision Number 182/G/2017/PTUN.JKT against PT Sarana Subur Agrindotama regarding the regulation of Land Use Rights (HGU) designated as abandoned land by the National Land Agency (BPN). The analysis is conducted using a normative approach, focusing on the BPN's authority in determining the status of abandoned land and the legal consequences of such regulation. The basis for this authority stems from Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA) and is clarified through Government Regulation Number 20 of 2021 concerning Regulation of Abandoned Areas and Land. This PTUN decision emphasizes that land rights are functional, not absolute, and therefore the state has the right to revoke rights if the land is not used for the intended purpose. The panel of judges considered the authority of the Minister of ATR/BPN to be valid and not contrary to the general principles of good governance. The lawsuit was rejected because the plaintiff could not prove any actual land management. This ruling reaffirms the social function of land and strengthens the state's role as a supervisor of land use. It also sets an important precedent in administrative law practice to ensure legal certainty and justice.
Keywords: Abandoned Land, Land Use Rights, National Land Agency, General Principles of Good Governance (AUPB)
ABSTRAK
Penelitian ini membahas analisi Putusan Nomor 182/G/2017/PTUN.JKT terhadap PT sarana subur agrindotama mengenai penertiban tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif, berfokus pada kewenangan BPN dalam menentukan status tanah terlantar serta konsekuensi hukum dari tindakan penertiban tersebut. Landasan kewenangan berasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Putusan PTUN ini menegaskan bahwa hak atas tanah memiliki sifat fungsional, bukan mutlak, sehingga negara berhak mencabut hak apabila tanah tidak digunakan sesuai tujuan pemberian. Majelis hakim menilai kewenangan Menteri ATR/BPN sah dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Gugatan ditolak karena penggugat tidak dapat membuktikan adanya pengelolaan tanah secara nyata. Putusan ini menegaskan kembali fungsi sosial tanah serta memperkuat peran negara sebagai pengawas pemanfaatan tanah, sekaligus menjadi preseden penting dalam praktik hukum administrasi untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.
.Kata kunci: Tanah Terlantar, Hak Guna Usaha, Badan Pertanahan Nasional, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
Full Text:
PDFReferences
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor. 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 2043).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Dan Pendayagunaan Kawasan Tanah Telantar Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 6632).
Peraturan Pemerintah Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolahaan Hak Atas Tanah,Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah ,Perubahan Dari Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha ,Hak Guna Ba- Gunan Dan Hak Atas Tanah
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.
Arba, H.M. (2016). Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah dalam Hukum Tanah Nasional. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Harsono, B. (2003). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Edisi revisi). Jakarta: Djambatan.
Hadjon, Philipus M. H 2019. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
Mawuntu, J. Ronald. 2011. Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017),
Sumardjono, M. S.W. (2008). Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jakarta: Kompas.
Subekti, Rahayu, Jamal Wiwoho, Purwono Sungkowo Raharjo, Ardinda Aisya Prameswari, dan Rachel Muhammad Thoriq. Hukum Tanah. Bandung: Widina Media Utama, 2025.
Nurfachriyana Usman ,Penertiban Tanah Terlantar Oleh Badan Pertanahan Nasional Dan Implikasinya Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gowa,Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,2022
Abd Rahim and Ida Hanifah, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembatasan Pemilikan Tanah Hak Guna Usaha Kepada Perusahaan Perkebunan,” Jurnal Pengabdian Masyarakat Pengabdian Pencerahan Bangsa Vol 2, no. 1 (2024).
https://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/ppb/article/view/140
Ardiana, P. A., Muhibbin, M., & Isnaeni, D. (2021). Akibat hukum penguasaan tanah terlantar terhadap proses penguasaan hak atas tanah (Studi di Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang). Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 27(12), 1714.
https://share.google/SC0AX5vXgYm5DZsIf
Brata Yudha et al., “Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Kabupaten Muaro Jambi,” Hangoluan Law Review Vol 1, no. 1 (2022): 187.
https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/pencerahanbangsa/article/view/11843
Armiati, Ratih, dan Latifah Amir. “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Gugatan Lewat Waktu Dalam Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/2017/PTUN.JBI.” Mendapo :Journal of Administrative Law Vol. 1, No. 1 (2020): 45–46.
https://doi.org/10.22437/mendapo.v1i1.10989
Dikdik Somantri. “Challenges in Execution of Court Decision to Strengthen the Administrative Court Charisma.” Jurnal Hukum Peratun Vol 4, no. 2 (2021): 126–127.
https://doi.org/10.25216/peratun.422021.123-140
Farhan Zarbiyani and Amad Sudiro. “Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam Penertiban Kawasan Tanah Terlantar.” UNES Law Review vol 6, no. 2 (2023): 5198.
https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1265.
Fauzi, Ahmad. "Penertiban Tanah Terlantar dalam Perspektif Reforma Agraria." Jurnal Hukum Agraria Vol 5, no. 2 (2019): 67.
https://jurnal.umj.ac.id/index.php/agraria/article/view/5592
Isdiyana Kusuma Ayu dan Benny Krestian Heriawanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia.” Jurnal Ketahanan Pangan, Vol. 2, No. 2, Desember 2018: 122–130.
https://jim.unisma.ac.id/index.php/JU-ke/article/view/1607/1586
Muhammad Kamil Akbar. “Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik.” Jurnal Hukum dan Peradilan 1 (2020):353.
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/jhp/article/view/1320
Muhammad Asrul Maulana et al. “Konflik Norma dalam Pemberian Izin Jangka Waktu Hak Atas Tanah Wilayah Ibu Kota Nusantara.” Veritas et Justitia Vol 11, no. 1 (2025):52–70.
Meita Djohan Oe. “Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah.” Jurnal Hukum Agraria Vol 5, no. 2 (2021):64.
https://share.google/0ifaUlkzWobqfunWv
Mustamu, Julista. “Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan.” Jurnal Ilmu Hukum Vol. 17, No. 2 (April–Juni 2011): 14. Diakses 2 Februari 2026.
https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2016/A.111.16.0067/A.111.16.0067-05-BAB-II-20220818045919.pdf
Nugroho, RM Agung, and Panji Nur Rahmat. “Strategi Percepatan Penataan Akses Hasil Redistribusi Tanah Indikasi Telantar Di Desa Bilok Petung.” Jurnal Pertanahan 14, no. 2 (2024): 97–98. https://doi.org/10.53686/jp.v14i2.269.
Putri Gloria Ginting. “Pemberlakuan Asas Rechtsverwerking (Pelepasan Hak) terhadap Pemegang Hak atas Tanah di Kabupaten Deli Serdang.” Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu Vol 4, no. 1 (Februari 2025): 8.
https://dokumen.tips/documents/pemberlakuanasas-rechtsverwerking terhadap-jurnal-ilmiah-dunia-ilmu-vol.html
Rahmawati, S. (2022). Analisis yuridis tanah terlantar berstatus hak guna usaha. Prosiding Seminar Nasional INSTIPER,Vol. 1 No 1 (2022) :11. https://doi.org/10.55180/pro.v1i1.237
Sati, L., & Setyadji, S. (2022). Kepastian hukum pengembalian lahan Hak Guna Usaha dalam Undang-Undang Pokok Agraria di Indonesia. Journal Evidence of Law, Vol 1(2), 34–44.
https://doi.org/10.59066/jel.v1i2.37
Saripudin. “Konsep Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dalam Perspektif Reforma Agraria.” DIH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, no. 22 (Agustus 2015): 133
https://files01.core.ac.uk/download/pdf/229331619.pdf?utm_source=copilot.com
Siti Sundari Rangkuti. “Penertiban Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.” Jurnal Mimbar Hukum Vol 25, no. 2 (2013): 289–292.
https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/announcement/view/466
Sofia Rahmawati, “Analisis Yuridis Tanah Terlantar Berstatus Hak Guna Usaha,”Prosiding Seminar Nasional Instiper Vol 1, no. 1 (2022): 13, https://doi.org/10.55180/pro.v1i1.237.
Aulia.Dea Duta. “Nusron Wahid Pastikan Tanah SHM Rakyat Bukan Objek Tanah Terlantar.” detikNews. 11 Agustus 2025. Diakses 5 November 2025.
https://news.detik.com/berita/d-8055798/nusron-wahid-pastikan tanah-shm-rakyat-bukan-objek-tanah-terlantar
Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Pasal 2 dan Pasal 3. Accessed January 13,2026. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
https://jdih.setneg.go.id
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Data Tanah Terlantar HGU Perkebunan, Siaran Pers Resmi, 2024–2026, diakses pada 23 Januari 2026, dari https://www.atrbpn.go.id
Hukumonline. “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir Klinik Hukumonline.” Hukumonline, 22 Desember 2022. Diakses 3 Oktober 2025.
https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/
Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha,” LandRegulations, 2 September 2020, diakses 17 Januari 2026, https://landregulations.wordpress.com/2020/09/02/tata-cara-penetapan-hak-guna-usaha/
Muhammad Asrul Maulana et al. “Konflik Norma dalam Pemberian Izin Jangka Waktu Hak Atas Tanah Wilayah Ibu Kota Nusantara.” Veritas et Justitia Vol. 11, no. 1 (2025): 52–70
https://doi.org/10.25123/g032eq7
Pemberian Hak Guna Usaha Perkebunan,” share.google, diakses 17 Januari 2026,
https://share.google/nUqKGhYsB7QMBHiMrd
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 182/G/2017/PTUN.JKT.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project