Kajian Yuridis Terhadap Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) Berjangka 190 Tahun dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Abstract

Penelitian ini membahas implikasi yuridis pemberian Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kebijakan ini menimbulkan persoalan hukum terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum agraria nasional, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaturan HGU 190 tahun dalam regulasi IKN dan apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip hukum agraria nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, skema dua siklus yang memungkinkan penguasaan hingga 190 tahun berpotensi melemahkan karakter HGU sebagai hak berjangka, fungsi sosial tanah, dan efektivitas hak menguasai oleh negara.