PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA DAN KASASI TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA SESEORANG ( Studi Terhadap Putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN SBY Dan Nomor 1466 K/PID/2024)

Abstract

ABSTRACT

Differences in judicial decisions in criminal cases often raise debates regarding legal certainty and justice. This article aims to analyze the differences in legal reasoning between the Surabaya District Court Decision Number 454/Pid.B/2024/PN Sby and the Supreme Court Decision Number 1466 K/Pid/2024 concerning the crime of assault resulting in death as regulated under Article 351 paragraph (3) of the Indonesian Criminal Code, as well as to examine the legal consequences arising from such differences. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the divergence in judicial decisions stems from differing evaluations of evidence, particularly regarding the elements of culpability and the causal relationship between the defendant’s actions and the victim’s death. The Supreme Court’s cassation decision serves as a corrective mechanism against errors in legal application by the judex facti and reinforces legal certainty by affirming criminal liability. Therefore, the cassation ruling not only affects the legal status of the defendant but also contributes to the consistency of criminal law enforcement in Indonesian judicial practice.

Keywords: judicial decision disparity, assault resulting in death, cassation, evidentiary assessment, legal certainty.

ABSTRAK

Perbedaan putusan hakim dalam perkara pidana sering kali menimbulkan perdebatan mengenai kepastian hukum dan keadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pertimbangan hukum antara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024 dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dari perbedaan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan terjadi akibat perbedaan penilaian hakim terhadap alat bukti, khususnya terkait pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat kematian korban. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi berfungsi sebagai koreksi atas kekeliruan penerapan hukum oleh judex facti dan memberikan kepastian hukum melalui penegasan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan demikian, putusan kasasi tidak hanya berdampak pada status hukum terdakwa, tetapi juga berkontribusi terhadap konsistensi penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan di Indonesia.

Kata kunci: perbedaan putusan hakim, penganiayaan menyebabkan kematian, kasasi, pembuktian, kepastian hukum.