PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BORONGAN YANG MENOLAK DIIKUTSERTAKAN PADA PROGRAM BPJS KESEHATAN (Studi Di PT. Karya Tani Indonesia Desa Wadeng, Sidayu, Gresik)

Mohammad Abdan Maulana

Abstract


     Legal obligation to provide health insurance for workers through the BPJS Kesehatan program, which in practice faces resistance from piece-rate workers. This refusal creates legal issues concerning the implementation of corporate obligations and the forms of legal protection that must still be provided to workers. The research addresses two main issues: the implementation of legal protection for piece-rate workers who refuse BPJS Kesehatan participation and the legal measures taken by the company to respond to such refusal. This study employs an empirical legal research method using a sociology of law approach through interviews, observations, and literature review. The findings indicate that legal protection has not been implemented optimally, as workers’ refusal does not eliminate the company’s obligation to register them in the social security system. The company primarily adopts persuasive and educational approaches to improve workers’ awareness of the importance of BPJS Kesehatan.

Key words: Legal protection, piece-rate workers, BPJS Kesehatan.

ABSTRAK

     Kewajiban pemberi kerja untuk memberikan jaminan kesehatan kepada pekerja melalui program BPJS Kesehatan, yang dalam praktiknya masih menghadapi penolakan dari pekerja borongan. Penolakan tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait pelaksanaan kewajiban perusahaan serta bentuk perlindungan hukum yang tetap harus diberikan kepada pekerja. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi implementasi perlindungan hukum bagi pekerja borongan yang menolak kepesertaan BPJS Kesehatan dan upaya hukum yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi penolakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum terlaksana secara optimal, karena penolakan pekerja tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerja dalam jaminan sosial. Upaya yang dilakukan perusahaan lebih menekankan pendekatan persuasif dan edukatif guna meningkatkan pemahaman pekerja terhadap pentingnya BPJS Kesehatan.

Kata kunci : Perlindungan hukum, pekerja borongan, BPJS Kesehatan.


Full Text:

PDF

References


Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia.

Adrian Sutedi, 2009, “Hukum Perburuhan”, Jakarta : Sinar Grafika.

Prof Dr Achmad Ali, S. H., M.H, and Dr Wiwie Heryani M.H S. H. 2015, Menjelajahi Kajian Empiris. Prenada Media.

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press

Aisha Lien Saraswati, “Tanggung Jawab Perusahaan Atas Kecelakaan Kerja Pekerja Outsourcing Yang Tidak Didaftarkan Bpjs Ketenagakerjaan,” Jurist-Diction 3, no. 4 (2020): 1199, https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20202.

Elvarisha, Elsy, Ridwan Ridwan, and Zulkarnain Ibrahim. “Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pemberi Kerja Yang Belum Mendaftarkan Pekerjanya Menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS).” Lex LATA 2, no. 2 (2022). https://doi.org/10.28946/lexl.v2i2.682.

Fauzan, Muhammad Hilmy and Deddy Effendy. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kesehatan Pekerja Akibat Tidak Didaftarkan BPJS Oleh Perusahaan X Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” Bandung Conference Series: Law Studies 3, no. 1 (2023). https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4989.

Fitria Dewi Navisa. “Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan.” Arena Hukum 15, no. 2 (2022). https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.5.

Fitria Dewi Navisa, Angelina Septa Roekmanda Sari, Delfi Yumita Ramadhani. “Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Dan Informasi Pribadi Pada Penumpang Transportasi Udara.” Accessed February 10, 2026. https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/13935/pdf.

Fitria Dewi Navisa, Arifatul Azqiyah, Ahmad Syaifudin. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DALAM PERSPEKTIF KONVENSI INTERNASIONAL LABOUR ORGANIZATION NO 158 (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA).” Dinamika 31, no. 2 (2025).

Izzati, Nabiyla Risfa. “EKSISTENSI YURIDIS DAN EMPIRIS HUBUNGAN KERJA NON-STANDAR DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA.” Masalah-Masalah Hukum 50, no. 3 (2021): 290–303.

https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.290-303.

Kaharuddin, Kaharuddin. “Legal Sociology Approach: A Critical Study on Understanding the Law.” Veteran Law Review 6, no. SpecialIssues (2023): 54–69. https://doi.org/10.35586/velrev.v6iSpecialIssues.4955.

Muhammad Hilmy Fauzan and Deddy Effendy, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kesehatan Pekerja Akibat Tidak Didaftarkan BPJS Oleh Perusahaan X Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” Bandung Conference Series: Law Studies 3, no. 1 (2023), https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4989.

Nabiyla Risfa Izzati, “EKSISTENSI YURIDIS DAN EMPIRIS HUBUNGAN KERJA NON-STANDAR DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA,” Masalah-Masalah Hukum 50, no. 3 (2021): 290–303, https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.290-303.

Rahmani, Gita, M. Amin Qodri, and Pahlefi Pahlefi. “Tanggung Jawab Penyedia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja: (Studi Kasus Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk Di Kabupaten Aceh Tengah).” Zaaken: Journal of Civil and Business Law 3, no. 2 (2022): 158–70. https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.16009.

Saraswati, Aisha Lien. “Tanggung Jawab Perusahaan Atas Kecelakaan Kerja Pekerja Outsourcing Yang Tidak Didaftarkan Bpjs Ketenagakerjaan.” Jurist-Diction 3, no. 4 (2020): 1199. https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20202.

Tobing, Henriko. “Studi Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Berkemampuan Bagi Pekerja Di Masa Pandemi COVID-19.” Jurnal Ketenagakerjaan 18, no. 1 (2023): 32–46. https://doi.org/10.47198/jnaker.v18i1.200.

Vressilia Witama, Dinda Ayu Arini Chaniago, Irpan Mauliandi Damanik, M Rangga Syahputra Saragih, and Siti Salmiah. “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Karyawan.” Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi 2, no. 3 (2025): 86–94. https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.942.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project