PENGATURAN PAJAK KARBON DITINJAU DARI PRINSIP POLLUTER PAYS: STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DAN CARBON PRICING ACT 2018 SINGAPURA
Abstract
Carbon tax is a fiscal instrument designed to internalize the external costs of greenhouse gas emissions and to implement the polluter pays principle. Indonesia regulates carbon tax through Law Number 7 of 2021, reinforced by Presidential Regulation Number 110 of 2025 and Government Regulation Number 40 of 2025. This study aims to examine the conformity of Indonesia”s carbon tax regulation with the polluter pays principle and to compare it with the carbon tax regime in Singapore. This research employs a normative juridical method using statutory, comparative, and conceptual approaches. The findings indicate that Indonesia”s carbon tax framework normatively reflects the polluter pays principle, although its implementation remains complex through a hybrid cap-and-tax system. In contrast, Singapore adopts a centralized pure carbon tax model that provides greater legal certainty and effectiveness in emission reduction.
Keywords: Carbon Tax, Polluter Pays Principle, Indonesia, Singapore.
ABSTRAK
Pajak karbon merupakan instrumen fiskal untuk menginternalisasikan biaya eksternal emisi gas rumah kaca dan mewujudkan prinsip polluter pays. Indonesia mengatur pajak karbon melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pengaturan pajak karbon di Indonesia dengan prinsip polluter pays serta membandingkannya dengan pengaturan pajak karbon di Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pajak karbon di Indonesia secara normatif telah mencerminkan prinsip polluter pays, namun implementasinya masih bersifat kompleks melalui sistem hybrid cap-and-tax. Sebaliknya, Singapura menerapkan pure carbon tax yang sederhana dan terpusat, sehingga lebih efektif dalam pengendalian emisi.
Kata Kunci: Pajak Karbon, Polluter Pays, Indonesia, Singapura.
Full Text:
PDFReferences
DAFTAR PUSTAKA
Adi, Agus Cahyono, “Sambut Peserta AZEC 2nd Ministerial Meeting, Menteri ESDM Tekankan Kolaborasi Internasional Untuk Emisi Nol Bersih”, ESDM, n.d. [accessed 6 July 2025]
Ahmad, Sayyidi Fajri, “PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTER PAYS PRINCIPLE) DALAM HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL – JDIH Kota Probolinggo”, 2025 [accessed 9 December 2025]
Alfarizy, and others, “Mekanisme Hukum : Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon Di Indonesia”, UNES Law Review, 6.2 (2024)
ALLCOT Trading, “Singapore”s Carbon Tax: How Does It Work?”, 2022
[accessed 8 December 2025]
Direktorat Jenderal Pajak, “DJP Siap Hadapi Potensi TPPU dari Pajak Karbon”, Direktorat Jenderal Pajak, 2022 [accessed 3 December 2025]
Enforcea, “Jasa Konsultan Pajak | Tax Consultant”, Enforce A, 2024
[accessed 15 November 2025]
Fenetiruma, Daniel, and I Made Dedy Priyanto, “PENGATURAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI PERDAGANGAN KARBON DI INDONESIA”, Jurnal Medika Akademik (JMA), 2025
Godang, “Tak Ada Lagi Emisi Gratis: Pemerintah Siapkan Instrumen Pajak Dan Perdagangan Untuk Pelaku Usaha Di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 » Berita Energi & Minerba Hari Ini - RuangEnergi.Com”, Berita Energi & Minerba Hari Ini - RuangEnergi.Com, 15 October 2025 [accessed 20 October 2025]
IKPI, and Admin IKPI, “Pemerintah Tegaskan Pajak Karbon Jadi Instrumen Utama Transisi Energi Nasional”, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 24 October 2025
[accessed 5 November 2025]
IKPI, and Admin IKPI, “Singapura Terus Naikan Pajak Karbon, Pungutannya Capai S$ 80/Ton Di Tahun 2030”, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 10 November 2022 [accessed 21 November 2025]
Kirana, “Aturan Pajak Karbon Indonesia 2025 dan Dampaknya ke Bisnis”, Kontrak Hukum, 27 May 2025 [accessed 24 October 2025]
Limanseto, Haryo, “Menko Airlangga: Ekonomi Hijau Menjadi Sumber Baru Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia”, 2023 [accessed 5 July 2025]
Margono, Margono, and others, “Keabsahan Pengenaan Pajak Karbon Dalam Peraturan Perpajakan”, JURNAL USM LAW REVIEW, 5.2 (2022), pp. 767–81,
doi:10.26623/julr.v5i2.5918
Mohammad Lutfi, M. Fahrudin Andriansyah, and Abid Zamzami, “PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP MENJADI PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA,” Dinamika 30, no.2 (2024): 10021-35. Hlm 10030
Pratama, Bintang Adi, and others, “Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia: Potensi
Penerimaan Negara Dan Penurunan Jumlah Emisi Karbon”, JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 6.2 (2022), pp. 368–74,
doi:10.31092/jpi.v6i2.1827
Redaksi Daerah, “Apa Itu Polluter Pays? Alternatif Upaya Kurangi Polusi Udara”, soloaja.co, 2024 [accessed 20 June 2025]
Seneca ESG, “Singapore to Raise Carbon Tax Fivefold in 2024”, Seneca ESG, 2022 [accessed 25 August 2025]
Sukadi, Pinatih, and Sari, “Penerapan Good Enviromental Governance Pada Praktik
Perdagangan Karbon Di Proyek Katingan Mentaya”, Jurnal Borneo Administrator, 2020
Tamsin Walker, “Bumi Kian Panas, Aksi Global Masih Lamban? – DW – 19.03.2025”, dw.com, 2025 [accessed 19 June 2025]
Team, Editorial, “Bagaimana Upaya Singapura Mengatasi Pencemaran Udara?”, Satuplatform, 24 October 2024 [accessed 22 November 2025]
Wahyu Ugroho, Hukum Lingkungan Dan Pengelolan Sumber Daya Alam (Genta Publishing, 2022)
Yeremy, Jannuar, Joshua Irawan, and Mia Wimala, “Kajian Penerapan Carbon Tax pada
Industri Konstruksi di Singapura dan Indonesia”, RekaRacana: Jurnal Teknil Sipil, 8.1 (2022), p. 42, doi:10.26760/rekaracana.v8i1.42
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project