ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK DARI PERKAWINAN SIRI DI INDONESIA (STUDI TERHADAP IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN ANAK DAN UU PERKAWINAN)

Abstract

ABSTRACT

Siri marriage remains a prevalent social practice in Indonesia and raises significant legal issues, particularly concerning the protection and welfare of children. Under Indonesian law, marriage registration is a crucial requirement in determining a child’s legal status, as regulated by Law Number 1 of 1974 on Marriage. This condition results in limited civil relations between children born from siri marriages and their biological fathers. This study aims to analyze the legal status of children from siri marriages in relation to their parents and to compare the protection of their welfare under the Marriage Law and Law Number 35 of 2014 on Child Protection. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, with particular reference to Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The findings indicate that the Child Protection Law provides more comprehensive and child-oriented protection compared to the administratively oriented Marriage Law. Although the Constitutional Court’s decision strengthens the legal protection of children from siri marriages, its implementation still requires normative harmonization and simplification of legal mechanisms.

Keywords: Siri Marriage, Child Protection, Child Welfare.

ABSTRAK

Perkawinan siri merupakan praktik sosial yang masih banyak terjadi di Indonesia dan menimbulkan persoalan hukum serius, khususnya terkait perlindungan hak dan kesejahteraan anak. Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan menjadi syarat penting untuk menentukan status hukum anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya hubungan perdata antara anak siri dan ayah biologisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak siri dalam hubungannya dengan orang tua serta membandingkan kesejahteraan anak siri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dibandingkan Undang-Undang Perkawinan yang bersifat administratif. Putusan Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam memperkuat perlindungan anak siri, meskipun implementasinya masih memerlukan harmonisasi norma dan penyederhanaan mekanisme hukum.

Kata Kunci: Anak Siri, Perlindungan Anak, Perkawinan Siri.