PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM HUKUM POSITIF

Angeline Leonita Sutanto

Abstract


Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan 296.970 penempatan baru 2024 dan 5,2 juta aktif menghadapi risiko tinggi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terutama di Malaysia (2,6 juta PMI) dan Timur Tengah (1,5 juta domestik), didorong pengangguran pedesaan 12,4% dan disparitas upah. Penelitian ini merumuskan masalah: (1) bentuk perlindungan hukum PMI dari TPPO; (2) pelaksanaan pendampingan korban TPPO, dengan tujuan mengidentifikasi regulasi UU No. 18/2017 jo. UU No. 21/2007 dan hambatan implementasinya. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder, pembahasan mengungkap perlindungan komprehensif tiga fase terhambat penempatan nonprosedural (40% PMI ilegal), agen nakal, dan koordinasi KJRI-BP2MI lambat, sementara LPSK (UU No. 13/2006) menyediakan restitusi Rp500 juta/kasus namun terkendala 60% korban takut deportasi.Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Perdagangan Orang, Perlindungan Hukum, UU No. 18/2017, TPPO ABSTRACTIndonesian Migrant Workers (PMI) with 296,970 new placements in 2024 and 5.2 million active workers face a high risk of human trafficking, especially in Malaysia (2.6 million PMI) and the Middle East (1.5 million domestic workers), driven by 12.4% rural unemployment and wage disparities. This study formulates the following issues: (1) forms of legal protection for PMI from TPPO; (2) implementation of assistance for TPPO victims, with the aim of identifying regulations in Law No. 18/2017 jo. Law No. 21/2007 and obstacles to their implementation. Using a normative juridical approach with primary and secondary legal materials, the discussion reveals that comprehensive protection in three phases is hampered by non-procedural placement (40% of illegal migrant workers), unscrupulous agents, and slow coordination between the Indonesian Consulate General and BP2MI. while the LPSK (Law No. 13/2006) provides restitution of IDR 500 million per case, but 60% of victims are afraid of deportation.Keywords: Indonesian Migrant Workers, Human Trafficking, Legal Protection, Law No. 18/2017, TPPO 

Full Text:

PDF

References


BUKU

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 2024. Laporan Tahunan Penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia. BP2MI.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 2024. Pembagian Kegiatan Entitas Penanggung Jawab Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bd. 1. JDIH BP2MI.

C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka.

Charlie Rudyat. n.d. Kamus Hukum. Tim Pustaka Mahardika.

Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu.

Henry Nuraeny. 2016. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Rajawali Pers.

Ishaq. 2009. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.

Jonaedi Efendi, S.H.I., dan Johnny Ibrahim, S.H., Se, M.M. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Prenada Media.

Maria Farida Indrati. 2006. Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Kanisius.

Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cet. 1. Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum. Kencana.

Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti.

Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia. Mandar Maju.

Soekanto, S., dan Mamudji, S. 2014. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.

Jurnal

Ahmad Sofian. 2016. "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dalam Hukum Positif Indonesia." Business Law Binus.

Amanda Graysela Mawikere, dkk. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." Lex Privatum 14(1): 141-2.

Atanasio Trivaduls Bambar. 2022. "Tindak Pidana dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak dan Perempuan." Unnes Law Review 44: 494.

Berkat Anugrah Kurnia Situmorang, dkk. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." Jurnal Ilmiah METADATA 3(2): 32.

Bryan Firdaus Army Valentino, et al. 2024. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia." Borobudur Law and Society Journal 3(3): 33.

D.P. Sari M. Huda. 2021. "Analisis Implementasi UU No. 18 Tahun 2017 dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." Jurnal Hukum dan Pembangunan 51(3): 328.

Fredi Yuniantiri. 2018. "Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-undangan." Justitia Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya 2(1): 21.

Ismah Rustam, dkk. 2022. "Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat." Indonesian Perspective 7(1): 102-107.

Wiyanto. 2023. "Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Irisan Tindak Pidana Lainnya." The Prosecutor Law Review: 67-86.

Yosia Martin, Arthur Josias Simon R. 2024. "Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural." Jurnal Syntax Literate 9(5).

Zulkifli Ismail, dkk. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi." Krtha Bhayangkara 15(2).

Internet/Situs Web

Ady TD Achmad MYS. 2017. "UU Perlindungan Pekerja Migran Atur Sanksi yang Lebih Berat." Hukum Online. Diakses 22 Agustus 2025. https://www.hukumonline.com.

BP2MI. 2024. "Tinju Dasar Hukum Pelindungan PMI, BP2MI Gelar Kajian UU No. 18 Tahun 2017." https://bp2mi.go.id/berita-detail/tinjau-dasar-hukum-pelindungan-pmi-bp2mi-gelar-kajian-uu-no-18-tahun-2017.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 2025. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." https://berkas.dpr.go.id/perpustakaan/sipinter/files/sipinter-3855-592-20250122142958.pdf.

IOM Indonesia. 2023. "Memperkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia." https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia. Diakses 25 Oktober 2023.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI). 2023. "Pedoman Penanganan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri." Direktorat Perlindungan WNI dan BHI.

Naja Sajana. 2023. "Definisi Perlindungan dan Penegakan Hukum." Detik News. https://news.detik.com/berita/d-6851112/definisi-perlindungan-dan-penegakan-hukum. Diakses 31 Juli 2023.

Tim Hukum Online. 2023. "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya." https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-ly61a8a59ce8062/. Diakses 12 Agustus 2024


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project