ANALISIS YURIDIS TERHADAP TIDAK DIATURNYA BATAS PERIODESASI ANGGOTA LEGISLATIF DI INDONESIA

Abstract

ABSTRACT 

he amendment results provide strengthening of legislative members' authority, this is due to the weakness of legislative authority in the previous era. However, what is overlooked in the amendment is the absence of explicit efforts to limit the period of office of legislative members. Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council, and the Regional People's Representative Council. In the Article regarding the term of office of legislative members in the phrase "and ends when the new member takes the oath/promise", the meaning of this phrase should be interpreted as the old member's term ends and is replaced by a new member, but in practice it is interpreted as a new period, so that old members can run repeatedly without limit. The formulation of the problem in this study is 1. How is the regulation of the period of office of legislative members in Indonesia? and 2. What are the implications of the absence of restrictions on the period of office of DPR members? By conducting normative studies and a statutory approach (statute approach), a conceptual approach (conceptual approach), and a comparative approach (comparative approach), and using primary, secondary, and tertiary materials. The research results show that the regulation of legislative members' terms of office is subject to multiple interpretations, leading to the absence of any periodic restrictions. This is inconsistent with Indonesia's role as a state governed by the rule of law, as a modern constitutional state is characterized by limitations on the exercise of state power as a state governed by the rule of law. The absence of these restrictions has implications for the hampered circulation of parliamentary elites, the length of office resulting in abuse of power, the quality of legislation, and suboptimal public representation in parliament.

Keywords: Indonesia as a State of Law; Legislative Institution; Limitation of Term of Office.

ABSTRAK

Hasil amandemen memberikan penguatan kewenangan anggota legislatif, hal demikian disebabkan oleh lemahnya kewenangan legislatif di era sebelumnya. Tetapi yang luput dari perhatian dalam amandemen tersebut adalah tidak adanya upaya secara tegas membatasi periodesasi masa jabatan anggota legislatif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Pasal mengenai masa jabatan anggota legislatif pada frasa “dan berakhir pada saat anggota baru mengucapkan sumpah/janji”, makna frasa ini seyogyanya ditafsirkan anggota lama jabatannya berakhir dan digantikan oleh anggota baru, namun dalam prakteknya ditafsirkan sebagai periode baru, sehingga anggota lama dapat mencalonkan berulangkali tanpa batas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.Bagaimana pengaturan periodesasi masa jabatan anggota legislatif di indonesia? dan 2. Apa implikasi dari tidak adanya pembatasan periodesasi masa jabatan anggota DPR?. Dengan melakukan kajian secara normatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach), serta menggunakan bahan primer, skunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan masa jabatan anggota legislatif mengalami multi tafsir dan tidak mengadopsi pembatasan periodesasi sehingga mengarah pada tidak adanya pembatasan periodesasi, hal demikan tidak sejalan dengan Indonesia sebagai negara hukum, karena modern constitusional state memiliki ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sebagai negara hukum. Dari sisi tidak adanya pembatasan tersebut berimplikasi pada terhambatnya sirkulasi elit parlemen, lamanya menjabat yang berakibat pada abuse of power, kualitas legislasi, dan keterwakilan masyarakat di parlemen yang tidak maksimal.

Kata Kunci: Indonesia Negara Hukum; Lembaga Legislatif; Pembatasan Periodesasi Masa Jabatan.