PRINSIP PARTICIPEREND KOSMICH BAGI MASYARAKAT ADAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP

Abstract

ABSTRACT

This study examines the position and relevance of the principle of cosmic participation in the context of environmental protection for indigenous peoples within the Indonesian positive legal system. This study is motivated by the suboptimal integration of the cosmic values of indigenous peoples, who view humans and nature as interconnected entities, into legislation, even though these values play an important role in maintaining ecological balance. This study aims to examine whether the principle of cosmic participation is used as a basis for the formation of legislation and to assess the extent of harmonization of its application in national environmental law. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the principle of cosmic participation has not been explicitly recognized as a formal legal principle in legislation. However, the substance of its values is indirectly reflected through regulations regarding the recognition of indigenous communities, local wisdom, and community involvement in environmental management. This research also found a misalignment between written state law and the customary legal system, which is based on the cosmic relationship between humans and nature. Therefore, this research emphasizes the importance of strengthening normative harmonization so that the cosmic values of indigenous communities gain clearer legal legitimacy as part of sustainable environmental protection efforts.

Keywords: Cosmic Participation (Participerend Kosmisch), Indigenous Law Peoples, harmon

ization of law, Environmental Protection Law

ABSTRAK

Penelitian ini membahas posisi serta relevansi prinsip participerend kosmich dalam konteks perlindungan lingkungan hidup bagi masyarakat adat dalam sistem hukum positif Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengintegrasian nilai-nilai kosmis masyarakat adat yang memandang manusia dan alam sebagai entitas yang saling terhubung ke dalam peraturan perundang-undangan, padahal nilai tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah prinsip participerend kosmich digunakan sebagai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta menilai sejauh mana harmonisasi penerapannya dalam hukum lingkungan nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip participerend kosmich belum diakui secara tegas sebagai asas hukum formal dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, substansi nilainya tercermin secara tidak langsung melalui pengaturan mengenai pengakuan masyarakat adat, kearifan lokal, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini juga menemukan adanya ketidakharmonisasian antara hukum negara yang bersifat tertulis dan sistem hukum adat yang berlandaskan relasi kosmis antara manusia dan alam. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan harmonisasi normatif agar nilai-nilai kosmis masyarakat adat memperoleh legitimasi hukum yang lebih jelas sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kata kunci: Participerend Kosmisch, Masyarakat Hukum Adat, Hukum Lingkungan, Harmonisasi Hukum.