CUTI REPRODUKSI BAGI PEKERJA MIGRAN DALAM PERSPEKTIF STANDAR INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (Studi Komparatif Jepang dan Indonesia)

Dahlia Dahlia

Abstract


ABSTRACT

Reproductive rights are part of human rights that guarantee the right to form a family and protection in carrying out reproductive functions without discrimination. In the context of male migrant workers, the fulfillment of this right still faces obstacles due to the absence and ambiguity of regulations regarding reproductive leave. This study aims to analyze the concept of reproductive leave for male migrant workers from the perspective of International Labor Organization (ILO) standards and compare the regulations in Indonesia and Japan. The study uses a normative legal method with a conceptual, legislative, comparative law, and conflict of law approach due to the cross-jurisdictional employment relationship between Indonesia and Japan. This approach examines the relevant legal systems through connecting factors such as lex loci laboris (law of the place of work), worker nationality, and state obligations under international law and ILO conventions. Legal materials were collected through literature studies and analyzed qualitatively. The results of the study show that Indonesia still experiences a lack of specific regulations and ambiguity of norms related to reproductive leave for male migrant workers, while Japan already has relatively progressive regulations, but their implementation is not yet fully effective for migrant workers.

Keywords: Reproductive Leave, Migrant Workers, ILO Standards, Human Rights

 

ABSTRAK

Hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menjamin hak membentuk keluarga serta perlindungan dalam menjalankan fungsi reproduksi tanpa diskriminasi. Dalam konteks pekerja migran pria, pemenuhan hak ini masih menghadapi kendala akibat ketiadaan dan ketidakjelasan pengaturan mengenai cuti reproduksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep cuti reproduksi bagi pekerja migran pria dalam perspektif standar International Labour Organization (ILO) serta membandingkan pengaturannya di Indonesia dan Jepang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, perbandingan hukum, serta pendekatan hukum perselisihan (conflict of law) karena adanya hubungan kerja lintas yurisdiksi antara Indonesia dan Jepang. Pendekatan ini menelaah sistem hukum yang relevan melalui faktor penghubung seperti lex loci laboris (hukum tempat kerja), kewarganegaraan pekerja, serta kewajiban negara berdasarkan hukum internasional dan konvensi ILO. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia masih mengalami kekosongan pengaturan spesifik dan kekaburan norma terkait cuti reproduksi bagi pekerja migran pria, sedangkan Jepang telah memiliki regulasi yang relatif progresif namun implementasinya belum sepenuhnya efektif bagi pekerja migran.

Kata Kunci: Cuti Reproduksi, Pekerja Migran, Standar ILO, Hak Asasi Manusia


Full Text:

PDF

References


Ahmad Syaifudin, “Model Penguatan Jaminan Sosial Pekerja Domestik dan Migran dalam Sistem Ketenagakerjaan Nasional,” Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Vol. 29, 2025.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Di Jepang, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan (Ministry of Health, Labour and Welfare-MHLW), https://www-mhlw-go-jp.translate.goog .

Dwi Ayu Sri Agustin, Ahmad Syaifudin, dan Yandri Radhi Anadi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pemenuhan Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)," Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 30, No. 1 (2024).

Fernando Hamonangan, MENJAMIN HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA: TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2017, no. 18 (2025).

Human Rights Watch, "Japan: Abuses of Migrant Workers Persist," New York: Human Rights Watch, 28 Maret 2023, https://www.hrw.org/news/2023/03/28/japan-abuses-migrant-workers-persist.

International Labour Organization, A Quantum Leap for Gender Equality: For a Better Future of Work for All, ILO Century Project, (Geneva: ILO, 2024).

International Labour Organization, Maternity and Paternity at Work: Law and Practice Across the World, (Geneva: ILO, 2024).

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Perlindungan WNI di Luar Negeri," Jakarta: Kemlu RI, 2024, https://kemlu.go.id/portal/id/page/23/perlindungan_wni_di_luar_negeri

Konvensi ILO No. 183 tahun 2000 tentang Perlindungan Maternitas.

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on The Protection of the Right of All Migrant Workers and Members of Their Families of 1990)

Konvensi Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga (Workers With Family Responsibilities Convention, 1981 [No. 156])

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant On Civil And Political Right/ ICCPR of 1996)

Laura Addati, Naomi Cassirer, dan Katherine Gilchrist, Care at Work: Investing in Care Leave and Services for a More Gender Equal World of Work, (Geneva: International Labour Office, 2023).

Mohammad Imamin Naim, PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM INTERNASIONAL, Vol.14 no.1 (2024).

Nurika Falah Ilmania, Benny Krestian Heriawanto, dan Pinastika Prajna Paramita, "Tanggung Jawab Negara Yang Lahir Dari Kewajiban Atas Kesehatan Masyarakat Di Masa Covid-19 (Perspektif Hak Asasi Manusia)," Yurispruden, Vol. 5 No. 1 (2022).

Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, HAK ASASI MANUSIA GENDER DAN DEMOKRASI, 1 ed. (Jatinangor: CV. Sketsa Media, 2022).

Patrisia Amanda Pascarina, Louisa Christine Hartanto, dan Ranni Iqlima Putri, “Konstruksi Realitas Sosial pada Cuti Melahirkan untuk Ayah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2023,” Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.6, no. 2 (2024).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Ratna Dewi dkk., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN: STUDI KASUS PERBURUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA," Vol.1 no. 2 (2024).

Undang-Undang Cuti Pengasuhan Anak dan Keluarga (Child Care and Family Care Leave Act).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan (Labour Standar Act/ LSA).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project