ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Abstract

ABSTRAK

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal (doctrinal legal research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memiliki landasan hukum yang kuat, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut meliputi kurangnya harmonisasi regulasi antar sektor, ketidaksesuaian dalam penerapan sanksi, dan keterbatasan kapasitas penegak hukum dalam memahami kompleksitas tindak pidana pencucian uang, terutama terkait transaksi lintas negara dan penggunaan teknologi modern. Selain itu, kerja sama antar lembaga yang belum optimal menghambat efektivitas pengawasan dan penindakan. Penelitian ini menegaskan bahwa untuk mengoptimalkan implementasi undang-undang ini, diperlukan upaya penguatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan yang berbasis teknologi terkini, peningkatan infrastruktur teknologi pengawasan keuangan, dan revisi regulasi untuk menciptakan sinergi antar instansi. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem analisis data yang canggih untuk mendeteksi pola-pola transaksi mencurigakan secara real-time. Dengan demikian, undang-undang ini dapat berfungsi secara optimal dalam menekan tindak pidana pencucian uang, memperkuat sistem keuangan nasional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Pencucian Uang, Hukum Ekonomi, Teknologi

ABSTRACK

The type of research used is normative or doctrinal legal research.Research results show that although Law Number 8 of 2010 has a strong legal foundation, its implementation still faces a number of challenges. These challenges include a lack of regulatory harmonization across sectors, inconsistencies in the application of sanctions, and limited capacity of law enforcement to understand the complexities of money laundering crimes, especially related to cross-border transactions and the use of modern technology. In addition, suboptimal inter-agency cooperation hinders the effectiveness of supervision and enforcement. This research emphasizes that to optimize the implementation of this law, efforts are needed to strengthen the capacity of law enforcement through training based on the latest technology, improving financial surveillance technology infrastructure, and revising regulations to create synergy between agencies. In addition, the development of an advanced data analysis system is needed to detect suspicious transaction patterns in real-time. Thus, this law can function optimally in curbing money laundering crimes, strengthening the national financial system, and supporting sustainable economic growth.

Keywords: Money Laundering, Economic Law, Technology