PENGGUNAAN ASAS RETROAKTIF DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Abstract

This study aims to analyze the regulation and implementation of criminal law policy within the Indonesian legal system and its relevance to fundamental legal principles. The research focuses on the normative framework governing the policy under Indonesian law and its implications for justice, legal certainty, and the protection of human rights. This study employs a normative juridical research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively through prescriptive legal reasoning. The findings indicate that the criminal law policy examined has a clear legal basis within the prevailing legislation; however, its implementation continues to generate debate, particularly regarding its compatibility with human rights principles and the objectives of punishment. Therefore, a more comprehensive and balanced criminal law policy is required, one that accommodates public protection, substantive justice, and respect for human rights.

Keywords: criminal law; criminal law policy; human rights; punishment; Indonesian law

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan kebijakan hukum pidana dalam konteks isu yang dikaji dalam hukum Indonesia serta relevansinya terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Permasalahan yang diangkat berfokus pada bagaimana pengaturan normatif kebijakan tersebut dalam sistem hukum nasional serta implikasinya terhadap nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kebijakan hukum pidana yang menjadi objek kajian telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya masih menimbulkan perdebatan, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan penataan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dan berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat, keadilan substantif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kata kunci: hukum pidana; kebijakan hukum pidana; hak asasi manusia; pemidanaan; hukum Indonesia.