PERALIHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP OBJEK KREDIT PEMILIKAN RUMAH SUBSIDI

Faizah Ahmad Sarwani Sahrudin

Abstract


ABSTRACT

This study examines the procedure for transferring land rights over subsidized mortgage (KPR) objects and the legal validity of transfers conducted before the mandatory five-year occupancy period. The research applies a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that the transfer of land rights must follow a structured process, including creditor approval, passive subjective novation, mortgage discharge (roya), and registration according to land administration regulations. Transfers conducted before five years are legally invalid as they violate statutory restrictions on subsidized housing and fail to meet the lawful causa requirement under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Therefore, any transfer made through private agreements is deemed null and void.

Key words: Transfer of Land Rights; Mortgage Credit; Subsidized KPR.

 

ABSTRAK

Penelitian ini membahas prosedur peralihan hak atas tanah terhadap objek Kredit Pemilikan Rumah Subsidi serta keabsahan peralihan yang dilakukan sebelum lima tahun masa huni. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur peralihan hak atas tanah harus dilakukan melalui mekanisme persetujuan kreditur, novasi subjektif pasif, roya, dan pendaftaran peralihan sesuai ketentuan pertanahan. Sementara itu, peralihan yang dilakukan sebelum lima tahun terbukti tidak sah secara hukum karena melanggar aturan larangan pemindahtanganan rumah subsidi serta tidak memenuhi syarat causa yang halal sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu, perjanjian peralihan berupa jual beli bawah tangan dinyatakan batal demi hukum.

Kata kunci : Peralihan Hak Tanah; Kredit Pemilikan Rumah; KPR Subsidi.

 


Full Text:

PDF

References


Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentuk Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2007.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2008.

Ayu, Isdiyana Kusuma. “KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BATU.” OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM 31, no. 3 (2020): 338–51. https://doi.org/10.22146/jmh.41560.

Corry Angelica Bintania Dwi Putri, Achmad Busro, and Ery Agus Priyono. “MEKANISME NOVASI SUBJEKTIF PASIF DENGAN ADANYA DELEGASI (STUDI PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG KEBON JERUK JAKARTA BARAT).” Diponegoro Law Review Vol. 5 No. 2 (2020).

Dios Ferdian Harefa, Muhammad Hero Soepeno, and Yumi Simbala. “FUNGSI SOSIAL HAK MILIK ATAS TANAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA.” Lex Administratum Vol. 3 (2020).

Ekacatra Hery Jatmiko. “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Bisnis di Indonesia.” Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (July 2025): Hal. 91-99. https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.1828.

Hadi Mulyadi. “Peralihan Pemilikan Rumah Bersubsidi Melalui Oper Kredit Tanpa Sepengetahuan Kreditur Dalam Konsep Kepastian Hukum.” Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Heriawanto, Benny Krestian. “PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN TITLE EKSEKUTORIAL.” Legality : Jurnal Ilmiah Hukum 27, no. 1 (2019): 54–67.

Muhammad Syukran Yamin Lubis. “Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Di Bebani Hak Tanggungan.” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum 5, no. 2 (2024).

Ramadhan, Ade Surya, and L Budi Handoko. RANCANG BANGUN SISTEM KEAMANAN RUMAH BERBASIS ARDUINO MEGA 2560. n.d.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa, 2022.

Yuslim Yuslim, Iswandi Iswandi, and Azmi Fendi. “PELAKSANAAN PENCORETAN HAK TANGGUNGAN (ROYA) PADA SERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM.” UNES Law Review 5, no. 4 (2023): 4228–46. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.733.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project