PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH KECAMATAN KANGAYAN (STUDI DI POLSEK KANGAYAN)

Anip Abdur Rahman

Abstract


ABSTRACT

The environmental crime of illegal logging has far-reaching consequences for ecosystems and human well-being. With the use of a case study conducted at the Kangayan Police Sector, this paper examines the criminal law enforcement efforts directed at those responsible for illegal logging in Kangayan District, Sumenep Regency. Through in-depth interviews with community members and law enforcement officials, this study employs a juridical-empirical methodology informed by sociological principles. The results show that economic motives, insufficient oversight, and a lack of legal knowledge are the main drivers of the widespread practice of illegal logging. There are a lot of challenges that law enforcement faces, including a lack of resources, difficulty getting to crime scenes, and the fact that some people are involved in illegal logging. Efforts to enforce the law also include repressive and prosecutive measures. This study recommends strengthening inter-agency coordination, empowering the local economy around forest areas, and reinforcing regulations and legal sanctions. A comprehensive approach is expected to enhance the effectiveness of illegal logging eradication and preserve environmental sustainability in the region.

Keywords: Illegal Logging, Law Enforcement, Kangayan Police Sector, Environmental Crime.

 

ABSTRAK

Kejahatan lingkungan berupa penebangan liar memiliki konsekuensi yang luas bagi ekosistem dan kesejahteraan manusia. Dengan menggunakan studi kasus yang dilakukan di Kepolisian Sektor Kangayan, makalah ini mengkaji upaya penegakan hukum pidana yang ditujukan kepada mereka yang bertanggung jawab atas penebangan liar di Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep. Melalui wawancara mendalam dengan anggota masyarakat dan aparat penegak hukum, studi ini menggunakan metodologi yuridis-empiris yang diinformasikan oleh prinsip-prinsip sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif ekonomi, pengawasan yang tidak memadai, dan kurangnya pengetahuan hukum merupakan pendorong utama praktik penebangan liar yang meluas. Ada banyak tantangan yang dihadapi penegak hukum, termasuk kurangnya sumber daya, kesulitan mencapai tempat kejadian perkara, dan fakta bahwa beberapa orang terlibat dalam penebangan liar. Upaya penegakan hukum juga mencakup tindakan represif dan prosekutif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar-lembaga, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, serta penguatan regulasi dan sanksi hukum. Pendekatan yang komprehensif diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemberantasan illegal logging dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Illegal Logging, Penegakan Hukum, Polsek Kangayan, Kriminalitas Lingkungan


Full Text:

PDF

References


Amil, A., & Rachman, T. (2019). Implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar). JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 6(2), 152-161.

Antasari, R. R. (2019). Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatanan Hukum Di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan. Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat, 19(1), 103-118.

Anis, M., Rahman, S., & Arsyad, N. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehuanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi. Journal of Lex Philosophy (JLP), 3(2), 375-392.

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal yuridis, 6(2), 33-54.

Audina, Safira. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Illegal Logging Di Indonesia.” Logika : Journal of Multidisciplinary Studies 9, no. 02 (2018): 72–90. https://doi.org/10.25134/logika.v9i02.2502.

Harini, M., & Rahmat, D. (2025). Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. Journal Evidence Of Law, 4(1), 207-230.

Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan sistem hukum sebagai pilar negara. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 19-35.

Karinda, R. W. G., Mawuntu, R. J., & Bawole, H. (2023). Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Kehutanan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lex Crimen, 12(2).

Nurhidayah, L., & Alam, S. (2020). The forest and its biodiversity: Assessing the adequacy of biodiversity protection laws in Indonesia. Asia Pacific Journal of Environmental Law, 23(2), 178-201.

Purba, D. L. W. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Setiawan, E., & Lufina, I. (2024). Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulani Kegiatan Illegal Logging Di Taman Nasional Alas Purwo. Environmental Science Journal (esjo): Jurnal Ilmu Lingkungan, 1-13.

Siagian, Fahrizal S. “Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Pidana Korupsi Di Indonesia.” JUSTICES : Journal of Law 2, no. 4 (2023): 185–201.

Waluyo, B. (2020). Penyelesaian Perkara Pidana. Sinar Grafika.

Weismann, I. T. J. (2009). Siklus Identitas sosial Sebagai Adaptasi Identitas Diri Dari Peran yang dipandang Sebagai Penyimpangan. Jurnal Jaffray, 7(1), 64-87.

Wijaya, A., Juliane, R., Firmansyah, R., Samadhi, T. N., & Hamzah, H. (2017). Drivers of Deforestation in Indonesia, Inside and Outside Concessions Areas. World Resources Institute. https://www. wri. org/insights/drivers-deforestation-indonesia-inside-and-outside-concessions-areas.

Wibowo, S. (2015). KONSEKUNSI YURIDIS TERHADAP ILLEGAL LOGGING (Studi Kasus pada Kawasan Hutan di Kabupaten Gunungkidul). Jurnal Cakrawala Hukum, 11(1).

Yumasri, R. (2017). Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging pada Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur. Jurnal Ilmu Kepolisian, 11(3), 11-11.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project