ANALISIS YURIDIS PROGRAM APPRENTICESHIP SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI (Studi di Bogasari Flour Mills Surabaya)

Abstract

ABSTRACT

The implementation of apprenticeship programs in Indonesia still faces inconsistencies between regulatory provisions and practices in companies, thus requiring a legal analysis of their application. This study compares Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020 with Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 63 of 2024 in terms of apprenticeship regulations and the implementation of the apprenticeship program at Bogasari Flour Mills Surabaya based on the provisions of Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020. This study aims to examine the comparison between Permenaker and Permendikbudristek in terms of regulations on apprenticeships, as well as to examine the implementation of the apprenticeship program at Bogasari Flour Mills Surabaya. The research method used is empirical legal research using a sociological legal approach. The results of the study show that Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020 and Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 63 of 2024 still have weaknesses, such as the absence of minimum allowance standards and the lack of clear regulations on additional leave rights for apprentices. The implementation of the apprenticeship program at Bogasari has been carried out well, but the rights of apprentices have not been fully fulfilled. The company does not provide transportation for apprentices assigned to night shifts, and previous apprentices who have completed the program have not been given apprenticeship certificates as stipulated in Article 12(1)(f) of Manpower Regulation No. 6 of 2020.

Keywords: Apprenticeship Agreement, Legal Protection, Labor Law.

ABSTRAK

Pelaksanaan program pemagangan di Indonesia masih menghadapi ketidaksesuaian antara ketentuan regulasi dengan praktik di perusahaan, sehingga diperlukan analisis yuridis terhadap penerapannya. Rumusan dalam penelitian ini yaitu perbandingan antara Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2024 dalam hal pengaturan tentang pemagangan, implementasi program apprenticeship di Bogasari Flour Mills Surabaya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perbandingan Permenaker dan Permendikbudristek dalam hal pengaturan tentang pemagangan, serta menelaah implementasi program appreticeship di Bogasari Flour Mills Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 dan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2024 masih terdapat kelemahan, seperti belum adanya standar minimum uang saku, belum diaturnya hak tambahan libur bagi peserta magang secara jelas. Lalu implementasi program apprenticeship di Bogasari telah dilaksanakan dengan baik, namun untuk pemenuhan hak-hak peserta magang masih belum diberikan secara penuh. Perusahaan tidak menyediakan transportasi antar jemput bagi peserta magang yang ditugaskan untuk magang pada shift malam dan peserta magang sebelumnya yang telah menyelesaikan program magang tidak diberikan sertifikat pemagangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f Permenaker Nomor 6 Tahun 2020.

Kata kunci: Perjanjian Pemagangan, Perlindungan Hukum, Hukum Ketenagakerjaan.