Prosedur Penyelesaian Kasus Pencatutan Nomor Induk Kependudukan dalam Tindak Pidana Pemilu

Amelia Putri Firdaus

Abstract


ABSTRACT

This paper discusses the issue of the misuse of the National Identification Number (NIK) by political parties during the electoral process, categorized as an election crime under Article 254 of Law No. 7 of 2017. This practice often occurs without the consent of the NIK owner, thereby violating privacy rights and constituting document forgery. The research focuses on the procedures for resolving such cases and possible solutions. The findings show that case handling involves coordination between the General Elections Commission (KPU), the Election Supervisory Board (Bawaslu), the Police, and the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu), based on the Election Law, the Law on Population Administration, and the Law on Personal Data Protection. The main challenge lies in the absence of direct sanctions against political parties as institutions. Proposed solutions include strengthening regulations, clarifying party accountability, implementing advanced verification technologies, and enhancing public education on personal data protection. The study concludes that effective law enforcement is essential to safeguard democratic integrity and protect citizens’ constitutional rights while preventing similar fraudulent practices in future elections.

Keywords: National Identification Number, election crime, data misuse, personal data protection, political parties.

 

ABSTRAK

Artikel ini membahas masalah pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh partai politik dalam proses Pemilu yang dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai Pasal 254 UU No. 7 Tahun 2017. Praktik ini sering terjadi tanpa persetujuan pemilik NIK, sehingga melanggar hak privasi dan berpotensi memalsukan dokumen. Permasalahan yang dikaji meliputi prosedur penyelesaian kasus dan solusi penanganannya.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur penyelesaian dan memberikan solusi terhadap pencatutan NIK dalam tindak pidana Pemilu. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari primer, sekunder, dan tersier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penanganan kasus melalui koordinasi KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan Sentra Gakkumdu, mengacu pada UU Pemilu, UU Administrasi Kependudukan, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Tantangan utama adalah belum adanya sanksi langsung terhadap partai politik sebagai institusi. Solusi yang diusulkan meliputi penguatan regulasi, penegasan tanggung jawab partai, penerapan teknologi verifikasi, dan peningkatan edukasi publik terkait perlindungan data pribadi.Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya penegakan hukum yang efektif untuk menjaga integritas demokrasi dan melindungi hak konstitusional warga negara, sekaligus mencegah praktik kecurangan serupa di masa mendatang.

Kata kunci : Nomor Induk Kependudukan, tindak pidana Pemilu, pencatutan data, perlindungan data pribadi, partai politik.


Full Text:

PDF

References


Alfiantoro, Handoko. “Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu.” Jurnal Adhyasta Pemilu 1, no. 2 (2021): 135–48. https://doi.org/10.55108/jap.v1i2.22.

Andiraharja, Diyar Ginanjar. “Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu.” Khazanah Hukum 2, no. 1 (2020): 24–31. https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681.

Armanda, Bagus. “Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum.” Jurnal Pelita Nusantara 1, no. 4 (2024): 477–81. https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i4.351.

Balgis Faradillah Aulia Rahma, Hufron. Pencatutan Kartu Tanda Penduduk Tanpa Persetujuan yang Dilakukan Oleh Calon Kepala Daerah Sebagai Tindak Pidana Pemilu. Zenodo, 17 Desember 2024. https://doi.org/10.5281/ZENODO.14504059.

“Bawaslu Temukan 20.565 Data Pribadi Warga Dicatut Parpol untuk Daftar Pemilu, 3.198 Lolos.” Kompas.com, 16 Desember 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/05474611/bawaslu-temukan-20565-data-pribadi-warga-dicatut-parpol-untuk-daftar-pemilu.

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20–33.

Elska, Aisya Avrylia, dan HerFirmasyahy. “Kelemahan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Negara Republik Indonesia.” UNES Law Review 6, no. 4 (mendatang).

Fahmi, Khairul. “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu.” Jurnal Konstitusi 12, no. 2 (2016): 264. https://doi.org/10.31078/jk1224.

Fauzi, Muhammad Oky, dan Nanik Prasetyoningsih. Pencegahan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu melalui Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu. 30 Maret 2024. https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/19125.

Fiantika, Feny, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif. 2022.

Haddade, Satria Rasyidin. PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2024M/1445H. t.t.

Haikal, Muhamad, dan Nurlalili Rahmawati. “Kepatuhan Partai Politik Tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.” Mavisha: Law and Society Journal 2, no. 2 (2024): 97–108. https://doi.org/10.15408/rb3d6b13.

Mubarok, Ade Ahmad. Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilu dalam Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum. t.t.

Mutiara, Upik, dan Romi Maulana. “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI.” Indonesian Journal of Law and Policy Studies 1, no. 1 (2020): 42. https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648.

Perbawa, Sukawati Lanang P. “PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMILIHAN UMUM.” Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 3, no. 1 (2019): 80. https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1765.

Rahajeng Suci Damayanti, Diva Neubya Putri, dan Deva Estari Sinabutar. “PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK DALAM PENCATUTAN DATA DIRI SESEORANG TANPA PERSETUJUAN.” Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA 7, no. 1 (2024): 36–48. https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no1.p36-48.

Syahputra Alam, Billy, Marolop Butar Butar, Sebastian Tarigan Sibero, dan Gabriella Alensia Manihuruk. “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP).” Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 7 (2025). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i7.918.

Wafda, Putri Nurayu, Abdul Rokhim, dan Nofi Sri Utami.2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Peenyelahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Pinjaman Online”Diversi Jurnal Hukum, Volume 10 Nomor 1, April, Kediri Universitas Islam Kediri. DOI:https://doi.org/10.32503/diversi.v10i1.xxx.

Zamzami, A. (2020). Pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Yurispruden, 3(2), 200–210. Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project