KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PERCERAIAN WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING DI LUAR NEGERI DALAM TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Abstract

Abstrak

Fenomena meningkatnya jumlah perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) membawa konsekuensi yuridis yang kompleks, khususnya dalam hal perceraian yang terjadi di luar negeri. Dalam konteks ini, isu kewenangan (kompetensi) pengadilan menjadi penting untuk ditelaah, terutama mengingat perbedaan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara serta prinsip-prinsip dalam Hukum Perdata Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pengadilan Indonesia terhadap perceraian WNI dan WNA yang dilangsungkan di luar negeri, serta mengevaluasi implikasi hukum dari putusan perceraian asing terhadap status hukum para pihak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, apabila suatu persoalan timbul dari aspek hukum atau akibat hukum suatu perbuatan hukum, maka aspek hukum dan akibat hukum tersebut harus sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18AB.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, WNA, WNI.

Abstract

The phenomenon of the increasing number of mixed marriages between Indonesian Citizens (WNI) and Foreign Citizens (WNA) brings complex legal consequences, especially in the case of divorces that occur abroad. In this context, the issue of court authority (competence) becomes important to examine, especially considering the differences in legal systems applicable in each country and the principles of International Civil Law. This study aims to analyze the authority of Indonesian courts over divorces between Indonesian and foreign citizens that take place abroad, and to evaluate the legal implications of foreign divorce decisions on the legal status of the parties in Indonesia. The method used is a normative legal approach, According to the principle of Private International Law (IPL), if an issue arises from the legal aspects or consequences of a legal act, the legal aspects and consequences must be in compliance with the law in force at the time the act was committed, as stated in Article 18AB.

Keywords: Marriage, Divorce, Foreign Citizen, Indonesian Citizen