KOHABITASI SEBAGAI PERBUATAN PIDANA DALAM KUHP BARU : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM HUKUM PIDANA

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini membahas ketentuan kohabitasi sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), khususnya Pasal 412, dari perspektif prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana. Kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dikriminalisasi dengan ancaman pidana penjara dan denda, meskipun hanya dapat dituntut melalui delik aduan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta teori-teori hukum pidana. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan ini memunculkan persoalan serius terkait kepastian hukum dan keadilan, mengingat definisi kohabitasi dalam pasal tersebut bersifat multitafsir dan rentan terhadap penyalahgunaan. Kriminalisasi ini juga berpotensi melanggar hak atas privasi dan tidak sejalan dengan prinsip ultimum remedium yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Oleh karena itu, ketentuan ini dinilai tidak sepenuhnya memenuhi prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, serta perlu ditinjau ulang agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam praktiknya.

Kata kunci: Kohabitasi, KUHP Baru, hukum pidana, prinsip proporsionalitas, privasi, delik aduan.

ABSTRACK

This study examines the criminalization of cohabitation under Article 412 of Indonesia’s new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), through the lens of the principle of proportionality in criminal law. Cohabitation—defined as living together as husband and wife without a lawful marriage—is penalized by imprisonment or fines, although it constitutes a complaint-based offense. This normative legal research employs a descriptive-qualitative approach, analyzing legislation, legal literature, and doctrinal theories. The findings indicate significant concerns regarding legal certainty and fairness, as the provision lacks a clear definition and is open to multiple interpretations, increasing the risk of misuse and selective enforcement. Moreover, such criminalization potentially violates the right to privacy and contradicts the ultimum remedium principle, which dictates that criminal law should only be used as a last resort. Consequently, the provision does not fully comply with the proportionality principle and should be reconsidered to ensure fair and just implementation.