Mekanisme Verifikasi Data Kependudukan Oleh Notaris Terkait Kebijakan Hak Akses Penduduk

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mekanisme verifikasi data kependudukan oleh notaris dalam konteks keterbatasan hak akses terhadap basis data kependudukan yang dikelola oleh pemerintah. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan identitas para pihak yang menghadap. Namun dalam praktiknya, keterbatasan akses terhadap data kependudukan menyebabkan proses verifikasi masih dilakukan secara manual dan sangat bergantung pada dokumen fisik seperti KTP dan KK, yang rentan terhadap pemalsuan. Ketidakseimbangan antara kewajiban notaris untuk menjamin keabsahan identitas dan ketiadaan kewenangan dalam mengakses data resmi menimbulkan risiko hukum yang besar bagi notaris, terutama ketika terjadi kesalahan verifikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan untuk mengkaji regulasi yang mengatur jabatan notaris, hak akses data kependudukan, serta prinsip kehati-hatian. Hasil penelitian menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan sistem verifikasi digital yang terintegrasi untuk mendukung tugas notaris dan memperkuat kepastian hukum serta perlindungan data pribadi. Dengan adanya kebijakan yang mendukung, notaris dapat menjalankan tugasnya secara profesional, akurat, dan terlindungi secara hukum.

Kata Kunci: Notaris, Verifikasi Data, Hak Akses, Prinsip Kehati-hatian.

ABSTRACT

This research discusses the mechanism of population data verification by notaries in the context of limited access rights to the national population database managed by the government. As public officials authorized to create authentic deeds, notaries are obligated to ensure the validity of the identities of parties appearing before them. However, in practice, limited access to official population data forces notaries to rely on manual verification using physical documents such as ID cards and family cards, which are vulnerable to forgery. This creates an imbalance between the notary’s legal responsibility to verify identities and the lack of authority to access official data, thus exposing notaries to legal risks in the event of verification errors. This study employs a normative juridical approach through literature review to examine the regulations governing notarial duties, access rights to population data, and the precautionary principle. The findings indicate the need for more inclusive policies and integrated digital verification systems to support notarial duties, strengthen legal certainty, and protect personal data. With adequate policy support, notaries can perform their duties professionally, accurately, and with stronger legal protection.

Keywords: Notary, Data Verification, Access Rights, Precautionary Principle