TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HUTANG PEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA, DAN HUKUM ADAT

Muhammad Arsono Sholehudin

Abstract


ABSTRACT

 

In this thesis, the author raises a title related to the Responsibility of Heirs for the Debts of the Heirs According to Islamic Law, Civil Law, and Customary Law. The selection of this title is motivated by the fact that some cases exist where the inheritance is not enough to pay off debts, which can cause heirs to face complicated situations, such as having to go through legal proceedings or sell assets to cover shortages. Debt in the estate affects the rights and obligations of the heirs, where they not only receive the inheritance but are also responsible for the debts of the testator. Before receiving the inheritance, heirs need to consider the existing debt and its impact on the value of the inheritance. Based on this background, the author formulates the following problems: 1. How is the responsibility of the heirs towards the testator's debt in Islamic law? 2. How is the responsibility of the heirs towards the debts of the testator in civil law? 3. How is the responsibility of the heirs towards the debts of the testator in customary law?

This research is categorised as normative legal research or can be known as doctrinal research using the Statute Approach, Conceptual Approach and Case Approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Meanwhile, the collection of legal materials in this research requires library techniques which are then analysed descriptively qualitatively.

The results showed that in Islamic law, the heirs must pay off the testator's debt before distributing the inheritance, and the debt is paid from the testator's estate. If the estate is not sufficient, the heirs are not obliged to pay it off personally, unless they wish to do so as a form of honour. According to Indonesian civil law, heirs receive the inheritance along with rights and obligations, including the testator's debts. If the inheritance is received with conditions, the heirs' responsibility is limited to the value of the property received, but if it is unconditional, they are fully responsible for all debts, even if they exceed the value of the property. Under customary law, the heirs' responsibility for the testator's debts depends on the prevailing kinship system. Some customary societies require heirs to pay off the testator's debts, while others do not. Kinship systems, such as patrilineal or matrilineal, also affect the division of property and debt responsibility.

Keywords: Responsibility of Heirs, Debt and Credit, Islamic Law, Civil Law, And Customary Law.

 

ABSTRAK

 

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul terkait dengan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata, Dan Hukum Adat. Pemilihan judul ini di latarbelakangi oleh karena beberapa kasus ada di mana harta peninggalan tidak cukup untuk melunasi hutang bisa menyebabkan ahli waris menghadapi situasi yang rumit, seperti harus melalui proses hukum atau menjual harta untuk menutup kekurangan. Hutang dalam harta warisan mempengaruhi hak dan kewajiban ahli waris, di mana mereka tidak hanya menerima warisan tetapi juga bertanggung jawab atas hutang pewaris. Sebelum menerima warisan, ahli waris perlu mempertimbangkan hutang yang ada

   

 

1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 2

Moh Muhibbin, 3 H. Suratman

 

dan dampaknya terhadap nilai warisan. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris dalam hukum Islam? 2. Bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris dalam hukum perdata? 3. Bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris dalam hukum adat?

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif atau bisa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) dengan menggunakan Pendekatan Perundangundangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini membutuhkan teknik kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, ahli waris harus melunasi hutang pewaris sebelum membagikan warisan, dan hutang dibayar dari harta peninggalan pewaris. Jika harta tidak cukup, ahli waris tidak wajib melunasinya secara pribadi, kecuali mereka ingin melakukannya sebagai bentuk penghormatan. Menurut hukum perdata Indonesia, ahli waris menerima warisan beserta hak dan kewajiban, termasuk hutang pewaris. Jika warisan diterima dengan syarat, tanggung jawab ahli waris terbatas pada nilai harta yang diterima, namun jika tanpa syarat, mereka bertanggung jawab penuh atas semua hutang, bahkan jika melebihi nilai harta. Sedangkan dalam hukum adat, tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris tergantung pada sistem kekerabatan yang berlaku. Beberapa masyarakat adat mewajibkan ahli waris melunasi hutang pewaris, sementara yang lain tidak mengharuskan hal tersebut. Sistem kekerabatan, seperti patrilineal atau matrilineal, juga mempengaruhi pembagian harta dan tanggung jawab hutang.


Full Text:

PDF

References


Abdulkadir, M. (2000). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ahmad, W. (2022). Pandangan Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Perdata. Jurnal Az-Zawajir, 2(1), 37-51.

Aksin, N., Waliyansyah, R. R., & Saputro, N. D. (2020). Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. Walisongo Journal of Information Technology, 2(2), 115-124.

Alamsyah, M. H., Ramadhani, F., & Azizah, N. (2020). Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam.

Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 62-81.

Ash-Shabuni, M. A. (1995). Pembagian waris menurut Islam. Gema Insani.

Basyir, Ahmad Azhar. (2001). Hukum Fara’id. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Baihaqi, A. (2019). Sistem Kewarisan Mayorat Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Muslim (Studi Di Kecamatan Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung). Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik, 10(1), 17-32.

Butarbutar, T. M., Erdawati, L., & Sitorus, Y. L. (2024). Konsep Pembagian Harta Warisan Bersama Apabila Suami Atau Istri Meninggal Dunia. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| EISSN: 3031-8882, 1(2), 272-278.

CZ, E. S., & Maukura, P. T. (2024). Kedudukan Hak Waris Bagi Wanita Yang Telah Pindah Agama Dalam Sistem Hukum Waris Adat Bali:(Studi Putusan Nomor 2826 K/Pdt/2017). Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 2(1), 275-281.

Dalimunthe, D. (2020). Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 6(1), 13-26.

Halimah, H. (2021). Pandangan Tokoh Agama Tentang Penanggungan Hutang Pewaris Oleh Ahli Waris,(Studi Kasus Di Desa Gonjak Kec. Praya Lombok Tengah). Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram, 13(2), 43-65.

Hamdani, H., & Yunus, I. (2019). Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, 3(2), 290-300.

Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 4(2), 456-474.

Hariyanto, B. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 8(2), 28-42.

Hasan, S., Elpisah, E., Sabtohadi, J., Nurwahidah, M., Abdullah, A., & Fachrurazi, F. (2022).

Manajemen keuangan. Penerbit Widina.

Hasya, A. H., & Suparsetyani, E. (2020). Analisis yuridis terhadap pembagian harta warisan Almarhum Iwan Rusli kepada ahli waris menurut ketentuan kitab undang-undang hukum perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 153/PDT. G/2014/PN. Bks). Reformasi Hukum Trisakti, 2(2), 1-22.

Hidayat, Y. (2010). Tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris ditinjau dari hukum waris islam.

Tesis: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Izzah, N. A., Saharuddin, S., & Tijjang, B. (2022). Legitime Portie Dalam Pemberian Hibah Wasiat.

Jurnal Litigasi Amsir, 9(2), 100-111.

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. Prenada Media.

Kasra, H. (2016). Prospek 19 Wilayah Hukum Adat Dilihat dari Menguatnya Sistem Kekerabatan Parental Bilateral Dalam Bidang Hukum Keluarga. Doctrinal, 1(1), 77-86.

Khalifah, M. T. A. E. (2007). Hukum Waris. Tiga Serangkai.

Khayati, S. (2023). Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 3(1), 15-24.

Krisnawati, F., & Kusumasari, P. R. (2022). Penyelesaiaan Sengketa Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 24(2), 9-17.

Lamtarida, H. T. Implikasi Atas Objek Perjanjian Yang Keliru Dalam Akta Pengakuan Utang Dan Kuasa Menjual Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/PDT/2017. Indonesian Notary, 3(1), 25.

M Azhari, M. A. (2024). Analisis Pasal 175 Ayat 2 KHI tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Perspektif Hadis. Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Maiyori, C., Harianto, W., & Rizana, R. (2024). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan dalam Bentuk Utang di Indonesia. Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM), 4(1), 47-53.

Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 177-189.

Muhibbin, Moh, dan Abdul Wahid. Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Nadriana, L., & Suparman, E. (2017). Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(3), 393-411.

Nisa, S. M. K., & Asmarudin, I. (2024). Kedudukan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris Yang Meninggal Dunia Memiliki Hutang Kredit Bank; Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes. Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII), 2(1), 201-218.

Parinussa, W., Tjoanda, M., & Latupono, B. (2021). Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 1(4), 356-363.

Pide, A. S. M., & Sh, M. (2017). Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang. Prenada Media.

Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia. Kencana.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project