Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat dan Makanan yang Diperdagangkan Melalui Platform Shopee berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring

Abstract

Legal protection of consumers of drugs and food traded through the Shopee e-commerce platform, with reference to BPOM Regulation Number 14 of 2024 concerning supervision of drugs and food circulated online. The purpose of this study is to analyze the extent of the application of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the BPOM Regulation in providing legal protection to consumers. The method used is normative juridical research with a legal literature analysis approach and a case approach, and utilizes primary and secondary legal materials. The results showed that the Consumer Protection Law has regulated the rights of consumers and the obligations of business actors with strict sanctions for violations, which aims to create transparency and fairness in transactions. However, there are obstacles in the form of a lack of socialization to the public regarding their rights and challenges in inconsistent law enforcement, which hinder the effectiveness of consumer protection. In addition, BPOM Regulation No. 14 Year 2024 also faces challenges in law enforcement and supervision on online platforms, as well as a lack of public understanding of these regulations. While these two regulations provide an important legal framework, their implementation still requires improvement to effectively enhance consumer protection.

Keywords: consumer protection, NA-DFC Regulation, E-commerce

Perlindungan hukum terhadap konsumen obat dan makanan yang diperdagangkan melalui platform e-commerce Shopee, dengan merujuk pada Peraturan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Nomor 14 Tahun 2024 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM tersebut dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis literatur hukum dan pendekatan kasus, serta memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dengan sanksi tegas untuk pelanggaran, yang bertujuan menciptakan transparansi dan keadilan dalam transaksi. Namun, terdapat kendala berupa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dan tantangan dalam penegakan hukum yang tidak konsisten, yang menghambat efektivitas perlindungan konsumen. Selain itu, Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 juga menghadapi tantangan dalam penegakan hukum dan pengawasan di platform daring, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan ini. Meskipun kedua regulasi ini memberikan kerangka hukum yang penting, implementasinya masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan perlindungan konsumen secara efektif.

Kata kunci: perlindungan konsumen, Peraturan BPOM, E-commerce