KEABSAHAN IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG – UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 290/Pdt.G/2024/PA.Btl)

Abstract

ABSTRACT

    This study examines impotence as a ground for annulment of marriage from the perspective of the Marriage Law and the Islamic Law Compilation, focusing on the Bantul Religious Court Decision Number 290/Pdt.G/2024/PA.Btl. The research aims to analyze the legal basis for impotence as a reason for annulment and assess the application of the law by the court in this case. This normative legal research employs statutory, case, and conceptual approaches. Data were obtained from primary and secondary legal materials and analyzed descriptively and comparatively. The results show that although impotence is not explicitly mentioned as a ground for annulment in the Marriage Law or Islamic Law Compilation, it can serve as a valid basis if fraud or misrepresentation is proven. In this case, the court annulled the marriage after evaluating medical evidence, witness testimonies, and legal facts, which revealed that the respondent concealed his impotence before marriage. This study concludes that honesty in marriage is essential to achieve its objectives. The government is urged to formulate more detailed regulations on annulment due to health conditions, while individuals are advised to be transparent before marriage to prevent future conflicts

Keywords: Impotence; Annulment of Marriage 

ABSTRAK

    Penelitian ini mengkaji impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan serta mempertimbangkan penerapan hukum oleh majelis hakim dalam kasus tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang undang, kasus, dan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun impotensi tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Perkawinan dan KHI, hal ini dapat menjadi alasan pembatalan jika terbukti ada penipuan atau salah sangka. Dalam kasus ini, hakim mengabulkan pembatalan perkawinan setelah menilai bukti medis, keterangan saksi, dan fakta hukum yang menunjukkan tergugat menyembunyikan kondisi impotensinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kejujuran dalam perkawinan sangat penting untuk menjaga tujuan pernikahan. Pemerintah perlu merumuskan aturan lebih rinci terkait pembatalan perkawinan akibat kondisi kesehatan, sementara masyarakat diimbau untuk lebih terbuka sebelum menikah guna menghindari konflik di masa depan

Kata kunci : Impotensi, Pembatalan Perkawinan