KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus di Polres Kota Malang)

Aril Asfiahani

Abstract


ABSTRACT

The authority of investigators to stop an investigation is regulated in KUHAP No. 8 of 1981. Recently, the term Restorative Justice has emerged, which is the settlement of criminal cases outside of litigation through mediation between victims and perpetrators. The purpose of this approach is to reach a fair agreement, create peace, provide a deterrent effect, and prevent the same criminal offense from recurring. This paper raises two problem formulations: how is the Restorative Justice mechanism in Malang Police, and what are the supporting and inhibiting factors. The research uses empirical legal methods with interviews and literature sources. The results showed that the Restorative Justice mechanism is regulated in Police Regulation No. 8 of 2021, including requirements, procedures, and supervision. Supporting factors are the legal framework and police commitment, while inhibiting factors include the lack of authority of investigators and the conditions of victims and perpetrators.

Key words: Authority, Restorative Justice, Investigator,s

 

ABSTRAK

Kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan diatur dalam KUHAP No 8 tahun 1981. Baru-baru ini, muncul istilah Restorative Justice, yaitu penyelesaian perkara pidana di luar litigasi melalui mediasi antara korban dan pelaku. Tujuan dari pendekatan ini adalah mencapai kesepakatan yang adil, menciptakan kedamaian, memberikan efek jera, dan mencegah tindak pidana yang sama terulang. Karya tulis ini mengangkat dua rumusan masalah: bagaimana mekanisme Restorative Justice di Polresta Malang, dan apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan wawancara dan sumber kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme Restorative Justice diatur dalam Peraturan Kepolisian No 8 tahun 2021, mencakup syarat, tata cara, dan pengawasan. Faktor pendukung adalah kerangka hukum dan komitmen kepolisian, sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya wewenang penyidik serta kondisi korban dan pelaku.

Kata kunci : Kewenangan, Restorative Justice, Penyidik


Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muchlas Rastra Samara Muksin, “Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” SAPIENTIA ET VIRTUS 8, no. 1 (July 10, 2023): https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465.

Rizki Maulana Ahzar, “Keadilan Restoratif Justice Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Yang Humanis,” Amnesti: Jurnal Hukum 4, no. 2 (August 5, 2022):https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2192.

Putra surya, “penyelesaiain perkara dengan rj di polresta malang tahun 2022 - 2023,” memox.co.id, January 2, 2024, https://memox.co.id/kejari-kab-malang-di-tahun-2023-ada-11-perkara-diselesaikan-dengan-rj/.

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris - Indonesia, Cet. 29 (Ithaca [N.Y.], Jakarta: London : Cornell University Press ; Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Mark Umbreit, Family Conferencing : Impications for Crime Victims, The Center for Restoratif Justice, Second Edition (University of Minnesota, 2024), http:/www/ojp.us-doj/ovc/publications/informasi Restorative_justice/9523- family_group/family3.html. 2001.

Jurnal

Ahmad Jamaludin, “Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum Dikejaksaan,” JURNAL PEMULIAAN HUKUM 4, no. 2 (17 November 2021): 1–26, https://doi.org/10.30999/jph.v4i2.1453.

Faisol dan Yandri Radhi Anadi, “Prosecutorial Power: Ending Prosecutions Through Restorative Justice Principles,” Indonesian Journal of Innovation Studies 25 (25 Januari 2024), https://doi.org/10.21070/ijins.v25i.1037.oratif

Hisbul Luthfi, “PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMIDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,” Yurispruden 4, no. 1 (25 Januari 2021): 29, https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.9164.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project