PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG BERDASARKAN PP NO. 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi di Desa Tiron Kec. Banyakan Kab.Kediri)

Fitri Lailatul Fauziyah

Abstract


ABSTRACTIn this research, the author raises the issue of compensation for the implementation of the Kediri-Tulungagung toll road construction based on PP Number 19 of 2021. The author will examine related to the mechanism for providing compensation, obstacles in the compensation process and efforts to resolve these obstacles. This research is an empirical legal research. This research is included in the type of descriptive and analytical research. The research approach used in this research is juridical sociological. This approach includes an analysis of the laws and regulations governing land acquisition and compensation. The results of this research show the following: In the process of providing compensation, there are systematic stages that include planning, determining the location, assessing the value of compensation by the Public Appraisal Service (KJPP), and consulting with affected communities; In the implementation of the compensation, several significant obstacles arise that can interfere with the smooth running of the project. Many landowners experience dissatisfaction with the compensation value offered, feeling that the value does not reflect the actual market conditions; and Efforts to resolve the obstacles in the mechanism of providing compensation for land acquisition for toll roads include filing a consignment. Consignment is a solution when residents are reluctant to take legal action to discuss the value of compensation.Keywords: Compensation; Land; Toll Road ABSTRAKPada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan tentang pemberian ganti rugi terhadap pelaksanaan pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2021. Penulis akan meneliti terkait dengan mekanisme pemberian ganti ruginya, hambatan dalam proses ganti ruginya serta upaya penyelesaian dari hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dan analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan tanah dan ganti rugi. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal berikut: Dalam proses pemberian ganti rugi terdapat tahapan yang sistematis yang mencakup perencanaan, penetapan lokasi, penilaian nilai ganti rugi oleh Jasa Penilai Publik (KJPP), serta konsultasi dengan masyarakat yang terdampak.; Dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi tersebut, beberapa hambatan signifikan muncul yang dapat mengganggu kelancaran proyek. Banyak pemilik tanah mengalami ketidakpuasan terhadap nilai ganti rugi yang ditawarkan, merasa bahwa nilai tersebut tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya.; dan Upaya penyelesaian dari hambatan-hambatan dalam mekanisme pemberian ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk jalan tol meliputi pengajuan konsinyasi. Pengajuan konsinyasi menjadi solusi ketika warga enggan melakukan upaya hukum untuk membahas nilai ganti rugi yang dianggap tidak adil.Kata Kunci: Ganti Rugi; Tanah; Jalan Tol

Full Text:

PDF

References


Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Buku

Fauzi Janu Amarrohman, S. M. (2021). Buku Ajar Hukum Agraria. Semarang: UNDIP Press.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2008.

Supriyadi, Hukum Agraria , Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hal. 84. 1,” n.d., 1–27.

Urip Santosa, Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Jakarta: Grasindo, 2017

Jurnal

Arifin, zainal. “Mekanisme Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kabupaten Probolinggo Jawa Timur) Skripsi,” 2017, 87.

Isneni, Diyan. (2017). Kebijakan Landerfom sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria yang Berparadigma Pancasila. (Jurnal Ketahanan Pangan, Vol. 1 No. 2

Isnaeni, Diyan. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara. Yurispruden Volume 3, Nomor 1, Januari 2020, Halaman 93-105

Rahmadani, P. (2022). Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum. Locus Journal of Academic Literature Review.

Suraji, N. R. (2022). Analisa Permasalahan Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung (Studi Kasus di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung) . Jurnal Media Birokasi, Volume 4, Nomor 2 (Oktober 2022): 85-98.

Silalahi, Hotmaria Sariani, Triono Eddy, dan Dayat Limbong. “Analisis Penetapan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun)” 6, no. 4 (2024): 11847–56.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project