ANALISIS YURIDIS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG BERSUMBER DARI NOMINEE AKTA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 82/Pdt/2019/PT. Yyk pada tanggal 19 Juli 2019)

Abstract

ABSTRACT

Forma regarding the creation of a name loan deed (nominee) in agreement law in Indonesia is categorized as an agreement that indicates creating legal smuggling. The formulation in this study is how to make legal arrangements related to the making of notary deeds that are categorized as deed nominees and how the legal position of land sourced from deed nominees and how to analyze the High Court Decision Number 82/Pdt/2019/PT. Yyk for unlawful acts. The purpose of this research is first to find out and analyze the legal arrangements related to the making of notary deeds that are categorized as deed nominees, for the second to know and analyze the legal position of land rights sourced from deed nominees and the last to find out and analyze the decision of the High Court Number 82/Pdt/2019/PT. Yyk for unlawful acts. The results of this study show that, There is no special legal arrangement related to the making of notary deeds that are categorized as nominee deeds. The legal status of land rights sourced from nominees is considered legal smuggling. And after the Appellate Panel carefully examined the evidence of the letter (additional evidence) from the Appellant in the form of the Deed of Sale and Purchase Agreement and the Certificate of Ownership, the material is only a repetition of what has been submitted by the Appellant at the Yogyakarta District Court trial as having been considered by the Panel of Judges of the first instance in its decision Number 228/Pdt.G/2018/PN Smn, dated April 4, 2019 page 65 which explains that in fact the Plaintiffs have never before the Notary and sign the actual Deed of Information before the Notary as postulated by the Defendants.

Keywords: Land Rights Ownership, Deed Nominee

ABSTRAK

Forma tentang pembuatan akta pinjam nama (nominee) dalam hukum perjanjian di Indonesia dikategorikan sebagai perjanjian berindikasi menciptakan penyelundupan hukum. Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum terkait pembuatan akta notaris yang dikategorikan nominee akta dan bagaimana kedudukan hukum atas tanah yang bersumber dari nominee akta serta bagaimana analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 82/Pdt/2019/PT.Yyk atas perbuatan melawan hukum. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum terkait pembuatan akta notaris yang dikategorikan nominee akta, untuk yang kedua untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan hukum hak atas tanah yang bersumber dari nominee Akta dan yang terakhir untuk mengetahui dan menganalisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Nomor 82/Pdt/2019/PT.Yyk atas perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Tidak ada pengaturan hukum khusus terkait pembuatan akta notaris yang dikategorikan nominee akta. Kedudukan hukum hak atas tanah yang bersumber dari nominee dianggap sebagai penyelundupan hukum. Serta Setelah Majelis Banding meneliti dengan seksama bukti-bukti surat (bukti tambahan) dari Pembanding berupa Akta Perikatan Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik tersebut materinya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan Pembanding di persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor 228/Pdt.G/2018/PN Smn, tanggal 4 April 2019 halaman 65 yang menerangkan bahwa senyatanya Para Penggugat tidak pernah menghadap Notaris dan menandatangani Akta Keterangan yang sebenarnya dihadapan Notaris sebagaimana didalilkan Para Tergugat.

Kata Kunci: Kepemilikan Hak atas Tanah, Nominee Akta