ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 813/K/Pid/2023 TENTANG PIDANA SEUMUR HIDUP

Abstract

Criminal law in Indonesia, inherited from the Dutch colonization and regulated in
Presidential Regulation No. 2 of 1945 and Law No. 1 of 1946, regulates prohibited
acts wi th criminal penalties to improve order and legal certainty. The case of
premeditated murder by former Police Propam Cadet Ferdy Sambo, who was
initially sentenced to death by the South Jakarta District Court and confirmed by
the DKI High Court, but was com muted to life imprisonment by the Supreme Court
due to his service, became a public concern. This study aims to identify the legal
basis and considerations of judges in canceling the death penalty related to
Decision Number 813/K/Pid/2023 in the Indonesian criminal justice system. Using
a normative juridical approach, this research analyzes the annulment of the death
penalty through the review of laws, conceptual approaches, and cases to find
relevant legal principles. The author argues that although the indictment and
charges in this case were in accordance with the evidence at trial, the judge's
decision is unacceptable due to misleading reasons, namely that the defendant
served the country as a member of the National Police for 30 years, which is
inapprop riate considering the systematic crimes committed; the defendant should
have been charged with Article 221 of the Criminal Code on obstruction of justice.
The author concludes that the death penalty is the harshest punishment and
rejects the defendant's ap peal due to subjective judgment and non-compliance
with the law.
Keywords: Death Penalty, Justice System, Criminal Cancellation.
ABSTRAK
Hukum pidana di Indonesia, yang diwariskan dari penjajahan Belanda dan diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 serta UU No. 1 Tahun 1946,
mengatur perbuatan terlarang dengan ancaman pidana untuk meningkatkan
ketertiban dan kepastian hukum. Kasus pembunuhan berencana oleh eks Kadiv
Propam Polri Ferdy Sambo, yang awalnya dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan dan dikukuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI, namun
1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
diringankan menjadi hukuman seumur hidup oleh Mahkamah Agung karena jasa
pengabdiannya, menjadi perhatian publik. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi
dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam pidana seumur hidup terkait putusan
Nomor 813/K/Pid/2023 dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Menggunakan
pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis pembatalan hukuman mati
melalui penelaahan undang-undang, pendekatan konseptual, dan kasus untuk
menemukan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Penulis berpendapat bahwa
meskipun dakwaan dan tuntutan dalam perkara ini sesuai dengan bukti di
persidangan, putusan hakim tidak dapat diterima karena alasan yang
menyesatkan, yakni terdakwa berjasa pada negara sebagai anggota Polri selama
30 tahun, yang tidak pantas mengingat kejahatan sistematis yang dilakukan;
seharusnya terdakwa dikenakan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice.
Penulis menyimpulkan bahwa hukuman mati merupakan hukuman terberat dan
menolak alasan kasasi terdakwa karena penilaian subyektif dan ketidakpatuhan
terhadap undang-undang.
Kata Kunci: Hukuman Mati, Sistem Peradilan, Pidana Seumur Hidup.