ASPEK HUKUM ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA (PERBANDINGAN HUKUM DENGAN MALAYSIA)

Abstract

Penelitian ini membahas aspek hukum environmental, social, and governance sebagai sarana mewujudkan pengembangan perusahaan yang berkelanjutan di Indonesia dengan perbandingan hukum dengan Malaysia. Akibat kurangnya perhatian perusahaan terhadap penerapan aspek hukum dari ESG sehingga perlunya pengaturan dan penerapan ESG bagi perusahaan dengan membandingkan regulasi ESG di Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan mengenai penerapan ESG di Indonesia, yang mencakup kepatuhan perusahaan terhadap praktik ESG yang efektif, diatur dalam Undang_undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan POJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. peraturan tersebut mengikat perusahaan dalam keberlanjutan lingkungan dan sosial serta kepatuhan perusahaan dalam penerapan ESG yang akan meningkatkan value perusahaan. Adapun jika dikomparatif penerapan ESG dalam regulasi pertambangan Indonesia dan Malaysia yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan regulasi pertambangan Malaysia yakni Mineral Development Act 1994. Dalam perbandingan tersebut terdapat pembeda mulai dari penerapan ESG, program, pelaporan, dan sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan.