PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Intan Nur Fauzah, Sunardi Sunardi, Arfan Kaimuddin

Abstract


ABSTRACT

            The rapid development of technology has led to new crimes in the digital world, namely revenge pornography (revenge porn) which causes a lot of harm to its victims. The formulation of this research problem is how the legal regulation of revenge pornography (revenge porn) in Indonesia and how the form of legal protection for victims of revenge pornography (revenge porn) based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. This research uses normative juridical research methods. In Indonesia, the regulation of Revenge Pornography (Revenge Porn) based on the criminal elements of the act is regulated in the Pornography Law, ITE Law, and TPKS Law. Based on the TPKS Law, the forms of protection that can be provided to victims include the provisions of Article 66 through Article 70 where victims of sexual violence have the right to receive treatment, protection, and recovery.

Keywords: Legal Protection, Victims, Revenge Pornography

ABSTRAK

          Perkembangan teknologi yang pesat menimbulkan kejahatan baru dalam dunia digital yaitu pornografi balas dendam (revenge porn) yang banyak menimbulkan kerugian terhadap korbannya. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai pornografi balas dendam (revenge porn) di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam (revenge porn) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Di Indonesia pengaturan mengenai Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) berdasarkan unsur-unsur pidana perbuatan tersebut diatur dalam UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS. Berdasarkan UU TPKS bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban diantaranya yaitu dalam ketentuan Pasal  66 sampai dengan Pasal 70 dimana korban tindak pidana kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Pornografi Balas Dendam


Full Text:

PDF

References


Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2009), Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung: Refika Aditama.

Farris Ghiffari, “Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara”. Diakses pada 9 Oktober 2023.

(http://www.academia.edu/16927295/234531579-Kewajiban-Dan-Tanggung-Jawab-Negara).

Mela Syahrani, Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gendr Online Tahun 2022 Menurun, Berapa Totalnya?. Diakses pada 2 September 2023.

(https://goodstaats.id/article/jumlah-kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-tahun-2022-menurun-berapa-totalnya-3EFTc).

Muslimah, Kronologi Revenge Porn di Pandeglang, Alwi Kirim Video yang Direkam Diam-diam ke Teman Mantan Pacar. Diakses pada 2 September 2023.

(https://jateng.tribunnews.com/2023/06/28/kronologi-revenge-porn-di-pandeglang-alwi-kirim-video-yang-direkam-diam-diam-ke-teman-mantan-pacar).

Nabila Chandra Ayuningtyas dan Subekti, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn), Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 2021, Vol. 10, No. 3.

Puteri Hikmawati, Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online : Prespektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum, Jurnal Negara Hukum, 2021, Vol. 12, No. 1.

Tjahyo Kusumo, Analisis Yuridis Penerapan Konsep Lex Specialis Sistematis Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Acaran Perbarengan (Concurcus Idealis) Dalam Hukum Pidana, Jurnal Hukum Nasional Mahasiswa Hukum, 2020. Vol. 3, No. 2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Wilihardi, Aneke Putri dan Eko Wahyudi, Analisis yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi, 2022. Vol. 1, No. 1.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project