THE ROLE OF THE NAVY AT THE LEVEL OF INVESTIGATION IN CRIMINAL CASESILLEGAL FISHING (TNI AL Surabaya Study)

Abstract

ABSTRACT
Indonesian territorial waters have great potential for marine law violations, therefore the Indonesian Navy has the duty and authority to maintain the territorial integrity of Indonesian waters. Based on this, the author raises the formulation of the problem, namely how is the Indonesian Navy's investigation process against Illegal Fishing perpetrators, the obstacles faced by the Indonesian Navy in the process of investigating Illegal Fishing crime, and the Indonesian Navy's efforts to overcome obstacles in the investigation process. The writing of this thesis uses empirical juridical methods using a sociological approach, the place of research is at the main base of the Indonesian Navy V Surabaya. After carrying out the investigation process in accordance with applicable regulations, the Indonesian Navy also experienced obstacles such as the location of the sub-coordinate of the violating ship in the sea area, the distance between the court and the location of illegal fishing violations which were far adrift, as well as language barriers, both from law enforcement and law violators. The Indonesian Navy is carrying out countermeasures by maximizing communication and coordination between relevant law enforcers and preparing qualified interpreters.
Keywords: Illegal Fishing, Investigator, Maritime

ABSTRAK
Wilayah perairan Indonesia memiliki potensi besar terjadinyapelanggaran hukum kelautan, oleh karenanya TNI AL memiliki tugas dan wewenang dalam menjaga keutuhan yurisdiksi perairan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu, proses penyidikan TNI AL terhadap pelaku Illegal Fishing, kendala yang dihadapi oleh TNI AL terhadap proses penyidikan tindak pidana Illegal Fishing, dan upaya TNI AL dalam mengatasi kendala dalam proses penyidikan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis , tempat penelitian di pangkalan utama TNI AL V Surabaya. Setelah melakukan proses penyidikan sebagaimana aturan yang berlaku TNI AL juga mengalami kendala seperti letak sub koordinat kapal pelanggar di wilayah laut, jarak pengadilan dengan lokasi pelanggaran illegal fishing yang terpaut jauh, serta kendala bahasa, baik dari penegak hukum dan pelaku pelanggar hukum. TNI AL malakukan upaya penanggulangan dengan memaksimalkan komunikasi dan koordinasi antar penegak hukum yang terkait serta mempersiapkan juru bahasa yang memumpuni.
Kata Kunci: Illegal Fishing, Penyidikan, Maritim.