TUGAS DAN PERAN KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN TAPIN PROVISI KALIMANTAN SELATAN

Abstract

ABSTRACT

The Legal Section is a section of the Regional Secretariat which is an element in the administration of the Regional Government which carries out one of the government affairs which is the authority of the autonomous region. One of the duties of the Legal Section of the Tapin Regency Regional Secretariat is to coordinate, foster, regulate, and control the formulation of laws and regulations. From each stage of the drafting of the Regency Regulations, the Regional Head is assisted by the Legal Department. In the Tapin Regency Regional Government, there is a target for the number of Regency Regulations that must be enacted in 1 (one) year. This target is contained in the Key Performance Indicators (IKU) of the Legal Section of the Tapin Regency Regional Secretariat, which is also a Performance Agreement (PK) between the Head of the Legal Department and the Tapin Regent. The formulation of the research problem is: 1) What are the duties and roles of the Head of the Legal Section of the Tapin Regency Regional Secretariat in drafting regional regulations? 2) What are the obstacles for the Head of the Legal Section of the Tapin Regency Regional Secretariat in carrying out his duties and role in achieving the target of drafting the regional regulations agreed in the Employment Agreement? The research method used in this study is empirical juridical. The results obtained are that first, based on Regent Regulation Number 21 of 2018 concerning Main Duties, Functions, and Organizational Tasks of the Tapin Regency Regional Secretariat, the Head of the Legal Section has the task of coordinating, fostering, regulating and controlling the Head of the Legislation Subdivision, Head of the Legal Aid Subdivision And Human Rights, Head of Legal Documentation and Information Subdivision, along with staff, in carrying out the tasks of formulating laws and regulations, legal review, legal aid and human rights as well as legal documentation and information. Second, in 2020, out of 18 (eighteen) Draft Regional Regulations (Raperda) included in the Regional Regulation Formation Program (Propemperda), only 5 (five) Regional Regulations (Perda) have been realized; In 2021, of the 18 (eighteen) Raperda that were included in the Regional Regulation Formation Program (Propemperda), 12 (twelve) Regional Regulations have been realized; This is because the Head of the Legal Section of the Regional Secretariat of Tapin Regency in carrying out his duties is not based on the existing SOP.

Keywords: Duties and roles of the Head of the Legal Department, Compilation of Draft Regional Regulations, Obstacles in drafting Regional Regulations.

ABSTRAK

Bagian Hukum adalah salah satu bagian pada Sekretariat Daerah yang merupakan salah satu unsur dalam penyelenggara Pemerintahan  Daerah yang melaksanakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Salah satu tugas Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin adalah mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perumusan peraturan perundang-undangan. Dari setiap tahapan penyusunan Perda Kabupaten tersebut, Kepala Daerah dibantu oleh Bagian Hukum. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, ada target jumlah Perda Kabupaten yang harus ditetapkan dalam 1 (satu) tahun. Target tersebut terdapat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, yang juga merupakan Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Bagian Hukum dengan Bupati Tapin. Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah   tugas  dan  peranan  Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dalam penyusunan rancangan peraturan daerah?. 2) Apa yang menjadi hambatan bagi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam mencapai target penyusunan rancangan peraturan daerah yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja ? Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil yang diperoleh bahwa Pertama, Berdasarkan Peraturan Bupati  Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Kepala Subbagian Perundang-Undangan, Kepala  Subbagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kepala Subbagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum, beserta para staff, dalam pelaksanaan tugas-tugas perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum. Kedua, Di tahun 2020 dari 18 (delapan belas) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) hanya terealisasi menjadi 5 (lima) Peraturan Daerah (Perda); Di tahun 2021 dari 18 (delapan belas) Raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) terealisasi menjadi 12 (dua belas) Peraturan Daerah; Hal tersebut diatas disebabkan karena  Kepala Bagian Hukum Sekeratariat Daerah Kabupaten Tapin dalam menjalankan tugasnya tidak berdasarkan SOP yang ada.

Kata Kunci: Tugas dan peranan Kepala Bagian Hukum, Penyusunan Rancangan Perda, Hambatan dalam penyusunan Rancangan Perda.