KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PELAKSANAAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE

Abstract

Abstrak

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat dua rumusan masalah yang diantaranya, Pertama , Bagaimana modus operandi dalam tindakan pembocoran data pribadi dengan melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap debitur?. Kedua , Bagaimana upaya pemidanaan terhadap tindakan pembocoran data pribadi dalam pinjaman onlinedalam bentuk pertanggungjawaban pidana ?. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dimana menggunakan penelitian dengan basis kepustakaan dan perbandingan antar kasus. Metode yang digunakan dengan pendekatan undang-undang, buku, dan bahan kepustakaan lainnya. Dari penelitian tersebut, diperoleh hasil penelitian berupa Modus operandi merupakan modus yang digunakan oleh satu orang atau lebih dalam melakukan kejahatan yang sebelumnya telah terencana guna mendapatkan keuntungan yang akumulasinya pribadi. Pelanggaran Privasimerupakan kejahatan yang dilakukan atas keterangan milik pribadi seseorang yang telah tersimpan pada formulir. Data pribadi yang tersimpan di komputer tersebut apabila bocor atau diketahui orang lain akan berdampak kerugian bagi korban jiwa pemilik data pribadi tersebut baik secara materi ataupun immateril. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pencurian Data Pribadi diatur dengan jelas bahwa pembocoran data diri pribadi dengan melakukan pemerasan dan pengancaman merupakan suatu kejahatan Infrigment of Privacy, hal ini dibuktikan dengan melakukan pendistribusian dengan mengakses data pribadi milik orang lain secara ilegal atau tanpa izin. Pertanggugjawaban pidana merupakan tindakan pemidanaan atas pelaku kejahatan dengan tujuan agar pelaku mempertanggung jawabkan tindakan kejahatannya serta pembalasan. Demikian pula dalam delik penyebaran atau pembocoran data diri melalui pengancaman diatur dalam Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Pinjaman Online, Pembocoran, UU ITE

Abstrak ct

In this study, the authors raise two problem formulations which include, First, what is the modus operandi in the act of leaking personal data by extorting and threatening debtors? Second, what are the efforts to punish the act of leaking personal data in online loans in the form of criminal liability? In this study, the juridical-normative research method was used, which used research based on literature and comparisons between cases. The method used is a statutory approach, books and other library materials. From this research, the research results were obtained in the form of a modus operandi, which is a mode used by one person or more in committing a crime that was previously planned in order to gain an accumulated personal advantage. Infringements of Privacy is a crime committed on a person's personal information that has been stored on a form. If the personal data stored on the computer is leaked or known by other people, it will have a detrimental effect on the victim as the owner of the personal data, both materially and immaterially. In Law Number 19 of 2016 Regarding Theft of Personal Data it is clearly regulated that leaking personal data by extortion and threats is an Infringement of Privacy crime, this is proven by distributing by accessing other people's personal data illegally or without permission . Criminal responsibility is an act of punishment for the perpetrators of crimes with the aim of making the perpetrators responsible for their crimes and retaliation. Thus the offense of spreading or leaking personal data through threats is regulated in Article 45 paragraph (4) jo. Article 27 paragraph (4) of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Kata Kunci : Pinjaman Online, Kebocoran, UU ITE