KEWENANGAN DAN PROSES PENYELENGGARAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KAYUTANGAN HERITAGE OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG

Abstract

ABSTRACT

The increasing number of slums will pose a threat to people's viability and well-being. Since 2015, the Central Government has targeted to reduce the area of slums through the KOTAKU program which later became a platform for collaboration between Government units, including local governments, in this case becoming the leading sector. Malang City is one of the target areas through the KOTAKU program, namely in the Kayutangan Heritage area. In this study, the focus is on how the authority of the Malang City Government actually goes through the KOTAKU program, as well as how the process of implementing the program by the Malang City Government. This research uses a normative juridical method, namely by using sources of laws and regulations related to the object of research. The results showed that the Malang City Government has delegate authority in terms of determining the location of slums, in its implementation the Malang City Government does not have Regional Regulations that are directly integrated with the strategy for handling slums, so it is not on target in the process of implementing the KOTAKU program, then does not choose locations based on areas that are very prone to natural disasters

Keyword: Slums, Local Government Authority, Administration

ABSTRAK

Semakin meningkatnya kawasan kumuh akan menjadi ancaman bagi kelayakan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini semenjak 2015 Pemerintah Pusat menargetkan pengurangan luasan kawasan kumuh melalui program KOTAKU yang kemudian menjadi platform kolaborasi antar satuan Pemerintahan, termasuk Pemerintah Daerah dalam hal ini menjadi leading sector. Kota Malang menjadi salah satu wilayah target melalui program KOTAKU yakni di kawasan Kayutangan Heritage. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus adalah bagaimana sebetulnya kewenangan Pemerintah Kota Malang melalui program KOTAKU, serta bagaimana proses penyelenggaraan program oleh Pemerintah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan menggunakan sumber peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Malang mempunyai kewenangan secara delegasi dalam hal penentuan lokasi kawasan kumuh, dalam penyelenggaraannya Pemerintah Kota Malang tidak mempunyai Peraturan Daerah yang terintegrasi langsung dengan strategi penanganan kawasan kumuh, sehingga kurang tepat sasaran dalam proses penyelenggaraan program KOTAKU, kemudian tidak memilih lokasi berdasarkan kawasan yang sangat rawan terhadap bencana alam

Kata Kunci: Kawasan kumuh, Kewenangan Pemda, Penyelenggaraan