PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGUNLANGI PERMASALAHAN BANJIR DI KOTA MALANG

Abstract

ABSTRAK

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bencana banjir di Kota Malang ?. Kedua, Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Malang ?. Metode yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Yuridis – Empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, perbandingan, dan pendekatan kasus. Jenis data dan bahan hukum yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pada data primer, berpa ilmu pengetahuan, pemahaman, sikap, tindakan, persepsi, pengalaman, dan lain-lain yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Sedangkan data sekunder, diperoleh langsung dari sumber data yang diteliti melalui buku, artikel, jurnal, notulensi pembahasan peraturan perundang-undangan, naskah akademik, doktrin, pendapat ahli, arsip, kwitansi, berkas perkara, perjanjian, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, pengamatan/observasi dan studi pustaka baik terstruktur maupun tidak struktur, serta terlibat dalam Focus Group Discussion (FGD). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier melalui akses internet, pusat dokumentasi dan informasi hukum atau perpustakaan instansi terkait. Hasil penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana banjir Studi Kasus di Kota Malang menujukan bahwa pertumbuhan pembangunan yang massif tak hanya terjadi di wilayah integral Indonesia yang berada di wilayah dataran rendah saja, namun di wilayah dataran tinggi kali ini cukup menyita perhatian, karena kondisi geografisnya dianggap tidak memungkinkan untuk rawan bencana. Sudah tiga tahun terakhir ini, masyarakat Kota Malang dikejutkan dengan adanya peristiwa yang belum pernah tejadi sebelumnya, yaitu genangan air yang mengepung hampir seluruh sudut Kota Malang. Terdapat beberapa titik genangan yang dianggap membahayakan kondisi wilayah Kota Malang, dimana kedalaman lubang genangan mencapai 2 meter. Inilah kondisi yang disebut banjir.

Kata Kunci: Pemerintah, Penanggulangan, Bencana Banjir.

ABSTRAK

Dalam skripsi ini, penulis mengemukakan masalah dengan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di kota Malang?. Kedua, bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Malang? Metode yang digunakan penulis menggunakan metode Yuridis – Empiris dengan menggunakan pendekatan hukum, pendekatan konseptual, perbandingan, dan pendekatan kasus. Jenis data dan bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam data primer, bentuk pengetahuan, pemahaman, sikap, tindakan, persepsi, pengalaman, dan lain-lain diperoleh langsung dari subjek penelitian. Sedangkan data sekunder, diperoleh langsung dari sumber data yang dikaji melalui buku, artikel, jurnal, risalah pembahasan peraturan perundang-undangan, teks akademik, doktrin, pendapat ahli, arsip, kwitansi, berkas perkara, perjanjian, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, observasi/observasi dan studi pustaka baik terstruktur maupun tidak terstruktur, serta terlibat dalam Focus Group Discussion (FGD). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier melalui akses internet, dokumentasi hukum dan pusat informasi atau perpustakaan instansi terkait. Hasil penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam upaya penanganan banjir. Studi Kasus di Kota Malang menunjukkan bahwa pertumbuhan pembangunan yang masif tidak hanya terjadi di wilayah integral Indonesia yang berada di dataran rendah, namun di dataran tinggi kali ini cukup memprihatinkan, karena kondisi geografis yang dianggap tidak memungkinkan rawan bencana. Selama tiga tahun terakhir, masyarakat Kota Malang dikejutkan dengan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu genangan air yang mengelilingi hampir seluruh pelosok Kota Malang. Ada beberapa titik genangan yang dinilai berbahaya bagi kondisi wilayah Kota Malang, dimana kedalaman lubang genangan mencapai 2 meter. Kondisi ini disebut banjir.

Kata Kunci: Pemerintah, Mitigasi, Bencana Banjir