KEDUDUKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) DALAM KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL

Abstract

ABSTRACT

Based on Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution regarding natural resources controlled by the state and for the prosperity of the people, the state gives permission to IUP and IUPK holders in managing natural resources. This study aims to determine the position of the Government of Indonesia towards GATT in the policy of prohibiting the export of nickel ore and its legal consequences. This research uses normative juridical methods with a statutory approach and an analytical approach. The result of this research is that Indonesia as a member of the WTO ratified Law No. 7 of 1994 concerning ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization, Indonesia must follow and comply with the provisions of the GATT. The exceptions to the export ban in GATT are, non-discrimination, difficulties in the balance of payments, temporary restrictions, nickel is important product, industrial protection, special treatment of developing countries. The rule of law used based on international private law principles is Indonesian law. As a result of the law, the change of a legal obligation that was originally mandatory became non-mandatory because Indonesia's export restrictions were in accordance with the export restriction criteria in the GATT.

Keywords : GATT, nickel ore, government, export ban.

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 mengenai sumber daya alam dikuasai oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat, negara memberikan izin kepada pemegang IUP dan IUPK dalam mengelola sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Pemerintah Indonesia terhadap GATT dalam kebijakan larangan ekspor biji nikel serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil penelitian ini yaitu, Indonesia sebagai anggota WTO meratifikasi UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, Indonesia harus mengikuti dan tunduk dalam ketentuan GATT. Pengecualian larangan ekspor dalam GATT yaitu, non diskriminasi, kesulitan dalam neraca pembayaran, pembatasan bersifat sementara, nikel produk yang penting, perlindungan industri, perlakuan khusus negara berkembang. Kaidah hukum yang digunakan berdasarkan asas hukum perdata internasional adalah hukum Indonesia. Akibat hukumnya, berubahnya suatu kewajiban hukum yang semula wajib menjadi tidak wajib karena pembatasan ekspor Indonesia sesuai dengan kriteria pembatasan ekspor dalam GATT.

Kata Kunci : GATT, bijih nikel, pemerintah, larangan ekspor.