STATUS ANAK YANG DI LAHIRKAN DARI PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN/SIRRI DENGAN WALI HAKIM YANG TIDAK DITUNJUK OLEH NEGARA MENURUT PUTUSAN NOMOR 138/PDT.P/2022/PA.MLG

Abstract

ABSTRACT

Marriage is an outward biological bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of giving offspring and making a sakinah mawaddah warrahmah family. In Article 2 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage it is stated that marriage is valid. In line with the pillars of marriage which require consent, qabul, 2 witnesses, and a guardian. However, the guardian of this marriage determination uses a guardian who is not appointed by the state or appoints himself for guardianship. In Islamic law, according to 4 schools of thought, this marriage is not permissible. However, Imam Hambali allows it even though the law is makruh. Of course this is a consideration in the realm of society. But why is this marriage still legalized in society? Reviewing that underhand/sirri marriage is only an explicit matter, which only justifies adultery regardless of the status and rights of the child being considered. So that the problematic child must submit an application for the origin of the child to legalize his status. However, in the opinion of the judges, why was the stipulation of Number 138/Pdt.P/2022.PA.Mlg not legalized? However, from the civil status of children born from underhand/sirri marriages, it is declared valid from the biological children of the father and mother after the Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010. and proven by science or DNA testing.

Keywords : underhand marriage, legality of marriage, legality of children

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan biologis lahiriyah antara pria dan wanita sebagai seorang suami dan isteri dengan tujuan untuk memberikan keturunan dan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Didalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwasanya perkawinan adalah sah. Selaras dengan rukun pernikahan yang mengharuskan adanya ijab, qabul, 2 orang saksi, dan wali. Namun, wali dari penetapan pernikahan ini menggunakan wali yang tidak ditunjuk oleh negara atau mengangkat dirinya sendiri untuk perwaliannya. Di dalam syariat islam menurut 4 madzhab pernikahan ini tidak diperbolehkan. Namun, imam hambali membolehkan meskipun hukumnya makruh. Tentunya hal ini menjadi pertimbangan di ranah masyarakat. Tetapi mengapa pernikahan ini tetap di legalkan dimasyarakat? Meninjau bahwasannya pernikahan dibawah tangan/sirri ini hanya hal exsplisit saja, yang hanya menghalalkan perzinahan tanpa melihat status dan hak anak yang dipertimbangkan. Sehingga problematika anak harus mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk melegalkan status dirinya. Namun, menurut pendapat para hakim mengapa penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022.PA.Mlg pernikahan ini tidak disahkan? Tetapi dari status keperdataan anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan/sirri ini dinyatakan sah dari anak biologis ayah dan ibu pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan dibuktikan dengan ilmu sains atau tes DNA.

Kata Kunci : pernikahan dibawah tangan, legalitas pernikahan, legalitas anak